NUSALOGI Ilmu Pengetahuan tentang Nusantara
Jejak Langkah Sang Pangeran Ketika Hutan Menjadi Benteng Rakyat
Pertengahan abad ke-19 merupakan masa krusial dalam sejarah kolonialisme di kepulauan Indonesia. Setelah berhasil menguasai wilayah-wilayah utama di Jawa dan Sumatra, pemerintah kolonial Belanda mulai memperluas cengkeramannya ke wilayah-wilayah luar Jawa, termasuk Kalimantan. Salah satu kerajaan yang menjadi sasaran penetrasi politik dan ekonomi Belanda adalah Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan, sebuah entitas politik Islam yang telah berdiri kokoh sejak abad ke-16 dan memiliki peran penting dalam lalu lintas perdagangan antarpulau.
Kesultanan Banjar bukanlah kerajaan kecil yang mudah ditundukkan. Dengan kekuatan ekonominya yang bersumber dari perdagangan lada, rotan, emas, dan batu bara, serta jaringan sosial-politik yang menjangkau pedalaman hingga pesisir, Banjar memiliki posisi strategis di mata penguasa kolonial. Namun, keberadaan kerajaan ini juga menjadi ancaman terhadap ambisi Belanda untuk memonopoli sumber daya dan mengendalikan seluruh wilayah Kalimantan. Ketegangan pun meningkat ketika Belanda mulai mencampuri urusan suksesi kerajaan, memaksakan kehendaknya dengan menyingkirkan calon pemimpin yang sah secara adat dan moral.
Klimaks dari intervensi ini adalah pecahnya Perlawanan Banjar pada tahun 1859, sebuah gerakan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari, bangsawan Banjar yang menolak tunduk kepada rezim boneka buatan Belanda. Perlawanan ini bukan semata konflik militer, tetapi merupakan perjuangan mempertahankan kedaulatan politik, nilai-nilai adat, serta identitas keislaman masyarakat Banjar dari kolonialisme yang menindas dan memecah belah.
Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri latar belakang historis, memahami jalannya perlawanan, mengenal lebih dekat tokoh utama seperti Pangeran Antasari, serta menggali warisan perjuangan Kesultanan Banjar yang tetap hidup dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia. Dengan menyoroti perlawanan ini, kita dapat melihat bahwa semangat perjuangan tidak hanya tumbuh di pusat-pusat kekuasaan di Jawa, tetapi juga membara di tanah Borneo yang hijau dan bergelora.
Latar Belakang Perlawanan
1. Sejarah Singkat Kesultanan Banjar
Kesultanan Banjar adalah salah satu kerajaan besar yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kalimantan Selatan, dengan pusat kekuasaan di sekitar Banjarmasin dan Martapura. Berdiri sejak abad ke-16, Kesultanan Banjar awalnya merupakan kelanjutan dari kerajaan Hindu Daha, sebelum bertransformasi menjadi kerajaan Islam melalui pengaruh dari kerajaan Demak dan penyebaran Islam yang dibawa oleh para ulama dan pedagang.
Secara geografis, wilayah Banjar memiliki posisi strategis. Dikelilingi oleh sungai-sungai besar seperti Barito, Martapura, dan Kahayan, kerajaan ini memanfaatkan sistem perairan tersebut sebagai jalur utama perdagangan dan distribusi komoditas. Hal ini menjadikan Banjar sebagai pusat perdagangan sungai yang ramai, menghubungkan pedalaman Kalimantan yang kaya akan hasil hutan dan tambang dengan kawasan pesisir yang terhubung ke jalur maritim Nusantara.
Kesultanan Banjar juga diberkahi dengan sumber daya alam melimpah, termasuk emas, intan, batu bara, rotan, damar, dan kayu keras. Batu bara dari Kalimantan Selatan menjadi sangat penting bagi kapal-kapal uap Belanda dan menjadi komoditas bernilai tinggi di pasar internasional. Keuntungan dari perdagangan dan kekayaan alam ini memperkuat posisi ekonomi dan politik kerajaan, sekaligus menjadikannya target pengawasan dan intervensi kekuatan kolonial.
Sebagai kerajaan Islam, Banjar tidak hanya memiliki kekuatan duniawi, tetapi juga otoritas religius yang melekat kuat pada struktur kekuasaannya. Sultan dipandang sebagai pemimpin umat, penegak syariat, dan pelindung adat. Keharmonisan antara adat Banjar, ajaran Islam, dan struktur feodal menjadikan kesultanan ini sebagai pilar stabilitas di Kalimantan Selatan selama berabad-abad.
Namun, sejak awal abad ke-19, pengaruh Belanda mulai masuk secara agresif. Awalnya melalui perjanjian dagang dan penempatan residen, kemudian berubah menjadi kontrol politik yang sistematis terhadap pemerintahan dalam negeri. Campur tangan ini perlahan-lahan menggerus kedaulatan Kesultanan Banjar, hingga akhirnya memicu konflik terbuka ketika Belanda mencoba mengatur suksesi kerajaan dan mengangkat pemimpin yang tidak dikehendaki rakyat.
2. Campur Tangan Belanda dalam Suksesi
Memasuki pertengahan abad ke-19, Kesultanan Banjar mulai mengalami konflik internal dalam tubuh keluarga kerajaan, terutama dalam hal suksesi kepemimpinan. Ketegangan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik dari pihak kolonial Belanda yang secara aktif berusaha mengendalikan kerajaan dari dalam. Seperti strategi mereka di wilayah lain di Nusantara, Belanda memanfaatkan perpecahan internal sebagai pintu masuk untuk memperkuat hegemoni kolonial melalui dukungan terhadap calon pemimpin yang sejalan dengan kepentingan mereka.
Konflik ini memuncak saat Belanda menunjuk dan mendukung Sultan Tamjidillah II untuk naik tahta, menggantikan ayahandanya, Sultan Adam Al-Watsiq Billah, yang wafat pada 1857. Padahal, calon yang lebih disukai oleh rakyat dan sebagian besar elite Kesultanan adalah Pangeran Hidayatullah, seorang tokoh yang dianggap memiliki legitimasi kuat secara adat dan agama. Selain itu, Pangeran Antasari, sepupu Pangeran Hidayatullah, juga mendapat dukungan luas sebagai tokoh yang berintegritas dan dekat dengan rakyat.
Sultan Tamjidillah, meski memiliki garis keturunan langsung dari Sultan Adam, dikenal sebagai tokoh yang kurang populer, lemah kepemimpinan, dan terlalu bergantung pada Belanda. Pengangkatannya secara sepihak tanpa musyawarah adat menimbulkan kemarahan luas di kalangan bangsawan, ulama, dan rakyat. Mereka memandang Tamjidillah sebagai “boneka kolonial” yang tidak memiliki keabsahan moral maupun spiritual untuk memimpin Kesultanan Banjar.
Penolakan terhadap Tamjidillah tidak hanya terjadi secara pasif. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari mulai membangun oposisi politik dan militer terhadap pemerintah kolonial. Kedua tokoh ini memperlihatkan penolakan terhadap campur tangan asing dalam urusan rumah tangga kerajaan dan memperjuangkan kedaulatan Banjar sebagai entitas merdeka, yang memiliki hak untuk menentukan pemimpinnya sendiri sesuai tradisi dan kehendak rakyat.
Campur tangan Belanda dalam suksesi ini menjadi batu api yang memicu kobaran perlawanan rakyat, karena dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap sistem adat dan pelanggaran terhadap kedaulatan lokal. Bagi banyak rakyat Banjar, pengangkatan Tamjidillah bukan hanya krisis politik internal, tetapi simbol dari hilangnya kehormatan kerajaan dan kolonialisasi total atas Banua Banjar.
3. Tumbuhnya Sentimen Anti-Kolonial
Intervensi Belanda dalam urusan suksesi Kesultanan Banjar bukanlah satu-satunya sumber keresahan. Seiring waktu, rakyat Banjar semakin merasakan dominan dan mengekangnya kekuasaan kolonial Belanda dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Penunjukan Sultan Tamjidillah yang tidak populer menjadi simbol keterasingan rakyat dari kekuasaan, dan pada saat yang sama membuka mata banyak pihak akan bahaya kontrol asing terhadap masa depan Banua.
Salah satu sumber utama ketidakpuasan adalah praktik pemaksaan pajak yang semakin memberatkan, terutama atas hasil bumi dan barang dagangan lokal. Belanda juga melakukan monopoli dagang atas komoditas penting seperti rotan, damar, batu bara, dan emas, yang sebelumnya menjadi sumber utama kesejahteraan rakyat dan pedagang lokal. Dalam sistem kolonial ini, rakyat Banjar tidak hanya kehilangan hak politik mereka, tetapi juga dirampas kemerdekaannya secara ekonomi. Belanda memaksa rakyat menjual hasil bumi kepada mereka dengan harga murah, sementara barang-barang impor dikenakan tarif tinggi dan dikendalikan melalui pedagang perantara Eropa.
Kondisi ini diperparah oleh pembangunan struktur kekuasaan kolonial yang mengesampingkan lembaga-lembaga adat, termasuk peran ulama dan tokoh masyarakat lokal. Kebijakan ini menimbulkan perpecahan sosial dan melemahkan institusi tradisional yang selama ini menjadi penopang kehidupan rakyat Banjar. Dengan kata lain, kolonialisme tidak hanya memecah belah kekuasaan politik, tetapi juga merusak sendi-sendi budaya dan kemandirian masyarakat.
Dalam situasi ini, Pangeran Antasari muncul sebagai simbol pemersatu dan harapan rakyat. Berasal dari garis bangsawan yang dihormati, namun dekat dengan kehidupan rakyat biasa, Antasari tidak hanya dipandang sebagai tokoh yang menolak intervensi Belanda, tetapi juga pelindung nilai-nilai adat, agama, dan kehormatan Banjar. Ia mengangkat kembali semangat kemerdekaan dan membangkitkan harga diri yang terinjak-injak oleh penjajahan.
Sentimen anti-kolonial di Banjar pun tidak bersifat elitis, tetapi menyebar secara luas di antara berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, pedagang, ulama, bahkan sebagian elite bangsawan yang kecewa. Kesadaran bahwa tanah air mereka tidak lagi merdeka dan bahwa pemimpin yang sah telah disingkirkan oleh kekuatan asing menjadi bahan bakar yang mendorong meletusnya perlawanan besar-besaran pada tahun 1859, yang menandai babak penting dalam sejarah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan melawan kolonialisme.
Tokoh Sentral: Pangeran Antasari
Dalam sejarah perlawanan Kesultanan Banjar terhadap kolonialisme Belanda, Pangeran Antasari muncul sebagai figur sentral yang tidak hanya memimpin perjuangan secara militer, tetapi juga memegang peran simbolik sebagai penjaga kehormatan adat, agama, dan kemerdekaan Banjar. Sosoknya menjadi representasi ideal dari pemimpin rakyat: berdarah bangsawan, memiliki legitimasi spiritual, dan berakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat.
Garis Keturunan dan Legitimasi Politik
Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 dan berasal dari keluarga kerajaan yang memiliki garis keturunan langsung dari pendiri Kesultanan Banjar. Ia adalah cicit dari Sultan Amir, salah satu tokoh utama pada masa awal kejayaan Banjar. Meski pada awal abad ke-19 ia tidak menduduki posisi resmi dalam struktur pemerintahan, nasab kebangsawanannya memberikan legitimasi kuat di mata rakyat dan kalangan bangsawan yang menentang intervensi Belanda.
Keberadaannya sebagai tokoh alternatif terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh Sultan Tamjidillah—yang didukung penuh oleh Belanda—menjadikan Antasari simbol dari kekuasaan yang sah dan bebas dari pengaruh kolonial.
Karakter Kepemimpinan
Pangeran Antasari dikenal memiliki karakter tegas, konsisten dalam perjuangan, religius, dan dekat dengan kehidupan rakyat kecil. Ia tidak membangun jarak dengan masyarakat, bahkan dikenal sebagai pemimpin yang hidup sederhana dan turut merasakan penderitaan yang dialami rakyat akibat penindasan Belanda.
Dalam berbagai catatan lisan dan naskah tradisional Banjar, Antasari digambarkan sebagai pemimpin yang bersahaja namun berani, tidak mudah dipengaruhi, dan memiliki jiwa kepahlawanan yang tulus. Sikapnya yang keras menolak kompromi politik dengan Belanda membuatnya disegani oleh kawan dan lawan. Ketika para bangsawan lain terbagi antara setia kepada Belanda atau memilih diam, Antasari memilih jalan perjuangan terbuka.
Pemersatu Faksi-Faksi Perlawanan
Salah satu kekuatan Pangeran Antasari adalah kemampuannya menyatukan berbagai kekuatan yang tersebar, baik dari lingkungan istana yang kecewa, ulama yang gelisah, maupun rakyat yang tertekan. Ia berhasil menyatukan faksi Pangeran Hidayatullah dan para pejuang independen yang mulai muncul di berbagai daerah. Dari wilayah Martapura, Hulu Sungai, hingga Barito dan Kahayan, Antasari memimpin gerakan yang memiliki struktur, jaringan, dan ideologi yang jelas: perjuangan menegakkan kedaulatan Banjar dan mengusir penjajah.
Jaringan Aliansi dengan Tokoh Lokal dan Suku Dayak
Pangeran Antasari juga dikenal sebagai pemimpin yang membangun aliansi strategis dengan tokoh-tokoh lokal di pedalaman, termasuk dengan sejumlah pemimpin suku Dayak yang turut menyimpan kebencian terhadap eksploitasi dan dominasi kolonial. Hubungan baik ini tidak hanya memperluas basis militer perlawanan, tetapi juga memperlihatkan visi luas Antasari dalam memandang perlawanan sebagai gerakan multi-etnis dan lintas budaya di Kalimantan Selatan.
Kolaborasi Banjar–Dayak ini jarang terjadi sebelumnya dalam skala besar, dan merupakan warisan penting dalam sejarah solidaritas lokal melawan kekuatan asing. Antasari tidak memandang latar belakang etnis sebagai pembeda, tetapi menjadikan semangat kemerdekaan dan keadilan sebagai perekat perjuangan.
Dengan kharisma, legitimasi, dan strategi yang ia bawa, Pangeran Antasari menjelma sebagai ikon perlawanan Kalimantan dan pahlawan nasional yang diakui tidak hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kemampuannya merangkul dan membangkitkan martabat rakyatnya di tengah krisis dan tekanan kolonial.
Jalannya Perlawanan (1859–1863)
1. Serangan Awal dan Perebutan Wilayah
Perlawanan bersenjata rakyat Banjar secara terbuka meletus pada bulan April 1859, menandai dimulainya salah satu episode penting dalam sejarah perlawanan antikolonial di Kalimantan. Di bawah kepemimpinan Pangeran Antasari, perlawanan tidak dimulai dengan negosiasi atau kompromi, tetapi dengan aksi militer langsung terhadap kekuatan Belanda yang telah mencengkeram pemerintahan dan ekonomi lokal.
Serangan-serangan awal ditujukan terhadap pos militer dan kantor administrasi Belanda di Martapura, Banjarmasin, dan kawasan Hulu Sungai. Dalam waktu singkat, sejumlah benteng dan gudang senjata milik Belanda berhasil diserbu dan dibakar, menunjukkan kesiapan dan koordinasi pasukan perlawanan. Pasukan Banjar, yang terdiri dari laskar rakyat, bekas prajurit kerajaan, dan kelompok-kelompok milisi adat dari wilayah pedalaman, melakukan penyergapan di jalan sungai dan penghadangan kapal-kapal dagang Belanda yang berlayar di sepanjang sungai Barito.
Salah satu serangan paling signifikan terjadi di Banjarmasin, yang pada waktu itu menjadi pusat kendali kolonial di Kalimantan Selatan. Di sana, pasukan Antasari menyerbu dan menghancurkan markas dagang dan logistik Belanda, serta memaksa sejumlah pegawai kolonial dan serdadu untuk mundur ke daerah pesisir. Serangan ini bukan hanya serangan militer, tetapi juga pesan politik yang kuat: bahwa Kesultanan Banjar tidak mengakui kepemimpinan Sultan Tamjidillah yang dipaksakan Belanda, dan bahwa kekuasaan kolonial tidak memiliki legitimasi di mata rakyat.
Wilayah Hulu Sungai (seperti Amuntai, Alabio, dan Barabai) menjadi basis kuat perlawanan. Dukungan luas dari rakyat di pedalaman memperkuat posisi Antasari dalam mengkonsolidasikan kekuatan. Para pemimpin lokal, termasuk beberapa tokoh dari komunitas Dayak, juga mulai bergabung dan menyediakan jalur logistik, senjata tradisional, serta perlindungan di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau Belanda.
Keberhasilan pada fase awal ini mengejutkan Belanda dan mengguncang stabilitas kekuasaan kolonial di Kalimantan. Lebih dari sekadar konflik lokal, perlawanan ini menunjukkan bahwa ketika kepemimpinan moral dan politik bersatu dengan semangat rakyat, bahkan kekuatan kolonial yang mapan pun dapat digoyang. Dalam waktu singkat, pengaruh Belanda melemah di sebagian besar wilayah pedalaman Kalimantan Selatan, dan kekuasaan kolonial terkonsentrasi hanya di daerah pesisir dan benteng-benteng utama.
Namun, keberhasilan awal ini juga menjadi pemicu balasan besar-besaran dari pihak Belanda, yang tidak tinggal diam menghadapi kehilangan wilayah dan martabat kekuasaannya. Serangan balik itulah yang akan menandai fase selanjutnya dari perang yang panjang dan penuh pengorbanan ini.
2. Strategi Perang dan Medan Kalimantan
Setelah gelombang serangan awal terhadap pos-pos kolonial di Martapura dan Banjarmasin, perlawanan Kesultanan Banjar memasuki fase yang lebih panjang dan taktis, yakni perang gerilya. Di bawah komando Pangeran Antasari dan para panglima lokal, strategi perlawanan tidak lagi bersifat konfrontatif terbuka, melainkan beralih ke bentuk perang yang memanfaatkan keunggulan medan dan pengetahuan lokal sebagai senjata utama.
Kalimantan dikenal dengan bentang alamnya yang ekstrem—lebatnya hutan hujan tropis, luasnya rawa-rawa, derasnya aliran sungai, serta pegunungan di bagian pedalaman—menjadi tantangan berat bagi pasukan Belanda, namun justru menjadi pelindung alami bagi pasukan perlawanan. Pangeran Antasari dan para pemimpin lokal memanfaatkan sungai sebagai jalur logistik, hutan sebagai tempat persembunyian, dan gunung sebagai titik pertahanan.
Pasukan Banjar tidak berperang dalam formasi militer konvensional. Mereka menggunakan taktik penyergapan, sabotase, dan serangan dadakan, terutama terhadap konvoi logistik Belanda dan jalur komunikasi antarbenteng. Serangan cepat lalu menghilang ke dalam hutan adalah ciri khas dari perlawanan ini. Bahkan, kapal-kapal Belanda yang melintas di Sungai Barito dan Kahayan sering disergap dari balik semak atau hutan mangrove, menyebabkan kerugian besar pada pergerakan dan pasokan kolonial.
Pengetahuan lokal menjadi kunci kekuatan gerilyawan. Mereka menguasai seluk-beluk jalur rahasia di dalam hutan, tahu kapan air sungai pasang dan surut, dan dapat bergerak dengan cepat di tengah medan yang dianggap “berbahaya” bagi pasukan Eropa. Selain itu, dukungan luas dari masyarakat desa memberikan perlindungan tambahan: rumah-rumah dijadikan tempat persembunyian, lumbung menjadi basis logistik, dan informasi mengenai pergerakan musuh cepat disebarkan dari mulut ke mulut.
Sementara itu, pasukan Belanda mengalami kesulitan besar dalam beradaptasi. Peralatan berat mereka tidak cocok untuk medan berlumpur dan hutan tropis, dan jalur komunikasi mereka sering diputus. Banyak pasukan Belanda yang jatuh sakit akibat malaria, disentri, dan kelelahan akibat iklim tropis yang keras. Meskipun memiliki senjata modern, mereka tak mampu mengimbangi fleksibilitas dan mobilitas para pejuang Banjar yang mengenal medan seperti rumah sendiri.
Dengan strategi ini, perlawanan Banjar mampu bertahan selama bertahun-tahun, bahkan ketika posisi militer mereka mulai terdesak. Gerilya menjadi simbol perlawanan tak kenal menyerah yang menjadikan semangat, kecintaan terhadap tanah air, dan pemahaman atas lingkungan sebagai kekuatan utama menghadapi kolonialisme.
Perang Banjar membuktikan bahwa dalam keterbatasan senjata dan teknologi, strategi cerdas dan keterikatan rakyat dengan tanahnya sendiri mampu menjadi fondasi perlawanan yang efektif dan bertahan lama.
3. Tekanan Balik Belanda
Keberhasilan awal pasukan Banjar dalam menyerang pos-pos kolonial dan bertahan melalui taktik gerilya di hutan dan sungai membuat pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa perlawanan ini tidak bisa diremehkan. Maka, dimulailah serangkaian operasi balasan besar-besaran dari pihak Belanda yang bertujuan untuk memutus jalur logistik, menghancurkan basis perlawanan, dan memadamkan semangat rakyat Banjar.
Langkah pertama yang diambil Belanda adalah pengiriman pasukan tambahan dari Jawa dan pusat-pusat kekuatan kolonial lainnya. Mereka membawa serta senjata berat, artileri, dan logistik dalam jumlah besar untuk membangun dominasi militer di wilayah yang telah dikuasai para pejuang. Benteng-benteng baru dibangun di titik-titik strategis, terutama di sepanjang sungai dan jalur masuk ke pedalaman, seperti di Muara Teweh, Buntok, dan Barabai. Benteng-benteng ini tidak hanya sebagai pos pertahanan, tetapi juga pusat operasi dan penekanan psikologis terhadap rakyat.
Namun, Belanda memahami bahwa kemenangan tidak bisa dicapai hanya dengan senjata. Mereka kemudian menerapkan strategi politik adu domba (divide et impera)—memanfaatkan perpecahan internal dalam lingkungan bangsawan dan kalangan tokoh agama. Beberapa elite lokal yang mulai lelah berperang atau yang tergoda imbalan materi didekati untuk berpihak pada Belanda sebagai “pemimpin alternatif”. Ulama-ulama yang sebelumnya netral pun dibujuk atau ditekan agar tidak mendukung perjuangan Antasari.
Belanda juga melancarkan kampanye diplomatik dan propaganda, menyebarkan narasi bahwa perlawanan Antasari hanya akan membawa kehancuran dan keterbelakangan. Mereka menyebarkan pamflet dan pesan-pesan yang mencoba melemahkan moral rakyat, termasuk janji akan “perdamaian” jika rakyat menyerah.
Tak hanya itu, berbagai upaya dilakukan untuk menangkap atau membujuk Pangeran Antasari, baik melalui jalur militer maupun diplomasi licik. Utusan-utusan Belanda dikirim untuk menawarkan negosiasi dengan imbalan pengampunan dan kedudukan, namun semuanya ditolak mentah-mentah oleh Antasari, yang sejak awal menegaskan bahwa kemerdekaan dan kehormatan Banjar tidak bisa dinegosiasikan. Keteguhannya ini menjadikannya semakin disegani oleh rakyat dan ditakuti oleh lawan.
Meski tekanan dari Belanda semakin berat, pasukan perlawanan tetap bertahan—meskipun harus berpindah-pindah markas, kekurangan logistik, dan menghadapi pengkhianatan dari sebagian kalangan bangsawan. Perang semakin panjang, melelahkan, dan brutal. Tetapi bagi Pangeran Antasari dan rakyat yang setia, perlawanan adalah jalan satu-satunya untuk mempertahankan martabat dan tanah air.
Wafatnya Pangeran Antasari dan Lanjutan Perlawanan
Perjuangan rakyat Banjar mencapai titik krusial pada tahun 1862–1863, saat Pangeran Antasari wafat dalam keadaan masih memimpin perlawanan melawan Belanda. Menurut berbagai sumber, Antasari wafat bukan dalam medan pertempuran, melainkan akibat penyakit tropis yang diyakini sebagai kolera, yang kala itu sering mewabah di Kalimantan pedalaman. Ia wafat di tengah kondisi yang sangat sulit—terus berpindah tempat, diburu oleh musuh, dan dalam keterbatasan pangan serta obat-obatan.
Wafatnya Pangeran Antasari menjadi pukulan besar bagi moral perjuangan rakyat Banjar. Ia bukan hanya pemimpin militer, tetapi juga simbol keutuhan dan semangat perlawanan. Kepergiannya menciptakan kekosongan kepemimpinan yang sulit digantikan dengan figur yang sama kuatnya secara karisma dan legitimasi. Akan tetapi, semangat perlawanan tidak serta-merta padam.
Setelah wafatnya Antasari, tongkat estafet perjuangan dipegang oleh tokoh-tokoh lain, seperti Pangeran Hidayatullah, yang telah lama menjadi sekutu dan pemimpin penting dalam jaringan perlawanan. Meski secara militer semakin terdesak, para penerus Antasari melanjutkan perjuangan dalam bentuk perlawanan lokal dan gerakan bawah tanah. Mereka mempertahankan sisa-sisa kekuatan rakyat di pedalaman, menjaga semangat dan nilai perjuangan yang diwariskan oleh Antasari.
Perlawanan yang tersisa ini lebih bersifat simbolik dan ideologis, namun tetap memiliki makna penting dalam menjaga kehormatan rakyat Banjar. Meski benteng pertahanan telah runtuh dan wilayah-wilayah strategis telah dikuasai Belanda, namun ide tentang kedaulatan, keadilan, dan harga diri Banjar tetap hidup dalam narasi rakyat, hikayat, dan lisan para tetua.
Pangeran Antasari tidak hanya meninggalkan jejak fisik perjuangan, tetapi juga warisan moral dan politik yang melampaui zamannya. Ia dikenang bukan semata sebagai pemimpin perang, tetapi sebagai simbol kemurnian niat perjuangan, keteguhan hati, dan semangat antikolonial yang tak pernah tunduk. Warisannya menjadi sumber inspirasi bagi generasi-generasi setelahnya, termasuk dalam semangat kemerdekaan Indonesia yang mekar di abad ke-20.
Dampak dan Warisan Perlawanan Banjar
1. Dampak Sosial dan Politik
Perlawanan rakyat Banjar yang berlangsung selama empat tahun (1859–1863) meninggalkan dampak yang luas dan mendalam bagi wilayah Kalimantan Selatan, baik dari segi sosial, politik, maupun budaya. Meski secara militer berhasil ditekan, perjuangan ini mengguncang fondasi kekuasaan kolonial di Kalimantan dan menciptakan jejak sejarah yang tak terhapuskan.
Kerusakan sosial dan ekonomi menjadi dampak langsung dari konflik berkepanjangan. Banyak desa dihancurkan dalam operasi balasan Belanda, ladang pertanian terbengkalai, dan jaringan perdagangan lokal terganggu. Rakyat terpaksa mengungsi ke hutan, hidup dalam kondisi serba kekurangan, dan kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber penghidupan. Kekosongan kepemimpinan dan trauma kolektif akibat perang menciptakan luka sosial yang bertahan hingga generasi berikutnya.
Setelah perlawanan berhasil ditekan, Belanda tidak tinggal diam. Mereka menerapkan pengawasan ketat terhadap wilayah pedalaman, terutama terhadap daerah-daerah yang dikenal menjadi basis dukungan Pangeran Antasari. Pos-pos militer, patroli rutin, dan sistem mata-mata lokal diterapkan untuk memastikan tidak ada lagi benih pemberontakan. Tokoh-tokoh adat dan agama diawasi ketat atau dilibatkan secara paksa ke dalam sistem kolonial. Belanda belajar dari perlawanan ini bahwa kekuatan masyarakat adat dan ulama lokal dapat menjadi ancaman besar bila dibiarkan mandiri.
Yang paling signifikan secara politik adalah keruntuhan struktur independen Kesultanan Banjar. Pada tahun 1860—bahkan sebelum puncak perlawanan Antasari—Belanda secara resmi menghapus status Kesultanan Banjar sebagai kerajaan berdaulat dan menjadikannya bagian dari wilayah administratif Hindia Belanda. Ini berarti bahwa sejak saat itu, Banjar tidak lagi memiliki hak untuk memilih pemimpin sendiri, menjalankan hukum adat secara utuh, atau berdiplomasi dengan wilayah lain. Kerajaan yang pernah menjadi pusat perdagangan dan budaya di Kalimantan itu berubah menjadi satu unit administratif kolonial, dengan kepala pemerintahan ditunjuk oleh gubernemen Belanda.
Perubahan ini mereduksi peran tradisional bangsawan dan ulama dalam pengambilan keputusan politik, menggantinya dengan sistem kolonial yang lebih hirarkis dan terpusat. Rakyat Banjar kehilangan tidak hanya kedaulatan, tetapi juga struktur pemerintahan yang berakar pada budaya dan nilai-nilai lokal. Dalam jangka panjang, struktur kekuasaan kolonial ini berdampak pada perubahan lanskap sosial-politik Kalimantan Selatan, menciptakan jurang antara elite kolaborator dan rakyat biasa, serta memutus kesinambungan kepemimpinan adat yang sebelumnya mandiri.
2. Warisan Simbolik dan Nasional
Meski secara militer Perlawanan Banjar berakhir dengan kekalahan, warisan moral dan simboliknya justru bertahan lebih lama daripada peluru dan benteng. Pangeran Antasari tidak hanya menjadi tokoh sejarah lokal Kalimantan, tetapi menjelma sebagai salah satu simbol nasional tentang keberanian, keteguhan hati, dan penolakan total terhadap kolonialisme.
Dalam ingatan kolektif rakyat Banjar dan masyarakat Kalimantan secara umum, Pangeran Antasari dikenang sebagai pemimpin yang tidak pernah tunduk pada kompromi. Ia menolak negosiasi politik yang merendahkan martabat bangsanya, bahkan ketika ditawari jabatan atau pengampunan oleh Belanda. Ketegasannya menjadi pelajaran penting tentang arti sebuah kepemimpinan yang berpihak pada rakyat dan menjaga prinsip sampai akhir hayat.
Perjuangan Antasari juga menginspirasi semangat nasionalisme lokal di Kalimantan. Di masa pergerakan kemerdekaan awal abad ke-20, banyak tokoh dari Kalimantan menjadikan kisah Pangeran Antasari sebagai titik tolak kesadaran historis mereka akan pentingnya kemandirian dan harga diri sebagai bangsa. Gerakan rakyat di berbagai daerah, termasuk perlawanan terhadap politik etis Belanda dan kebangkitan organisasi-organisasi pribumi, membawa semangat Antasari sebagai contoh keteladanan.
Atas pengorbanan dan kepahlawanannya, Pangeran Antasari secara resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968. Pengakuan ini tidak hanya menempatkan namanya sejajar dengan tokoh besar lain seperti Diponegoro, Imam Bonjol, dan Sisingamangaraja XII, tetapi juga memperkuat posisi Kalimantan dalam narasi besar perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Lebih dari sekadar nama dalam buku sejarah, Pangeran Antasari hidup dalam nama jalan, monumen, sekolah, hingga lagu-lagu daerah, sebagai simbol bahwa keberanian melawan ketidakadilan adalah warisan yang harus dijaga oleh generasi penerus. Ia bukan sekadar pemimpin masa lalu, melainkan ikon nasional akan semangat juang yang tak pernah padam.
Keteguhan di Tengah Konflik: Makna Historis Perlawanan Banjar
Perlawanan Kesultanan Banjar di bawah kepemimpinan Pangeran Antasari bukan hanya bagian dari deretan panjang resistensi terhadap kolonialisme Belanda, tetapi juga merupakan contoh kompleks dari dinamika kekuasaan lokal, krisis legitimasi, dan transformasi identitas politik rakyat di Kalimantan Selatan.
Secara historis, perlawanan Banjar tidak dapat dilepaskan dari konflik internal dalam lingkungan istana, terutama terkait suksesi kepemimpinan. Penunjukan Sultan Tamjidillah oleh Belanda yang menyingkirkan Pangeran Hidayatullah dan Antasari, menimbulkan krisis kepercayaan rakyat terhadap legitimasi kekuasaan. Maka, pada satu sisi, perang ini adalah konflik politik internal antara elite yang dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Namun pada sisi lain, ia berkembang menjadi gerakan rakyat yang lebih luas, yang menolak dominasi kolonial dan segala bentuk intervensi terhadap nilai-nilai adat dan kedaulatan lokal.
Salah satu kekuatan utama dari perlawanan ini adalah landasan moral dan legitimasi adat yang dibawa oleh Pangeran Antasari. Ia bukan hanya pemimpin militer, tetapi juga simbol spiritual dan politik yang menghubungkan perjuangan dengan nilai-nilai Islam, adat Banjar, dan harga diri sebagai bangsa yang berdaulat. Dalam situasi tanpa keunggulan militer, moral kolektif menjadi senjata utama yang menjaga kesatuan dan semangat perlawanan.
Hal yang menarik dan jarang tercatat dalam narasi sejarah nasional adalah kerja sama lintas etnis dalam perlawanan ini. Aliansi antara rakyat Banjar dan sejumlah pemimpin suku Dayak membentuk kekuatan yang tangguh di pedalaman Kalimantan. Mereka tidak hanya berbagi logistik dan informasi, tetapi juga membangun solidaritas atas dasar penindasan yang sama. Ini menunjukkan bahwa nasionalisme dalam bentuk awalnya tidak selalu berbasis pada konsep negara-bangsa modern, tetapi dapat tumbuh dari kesadaran kolektif atas ketidakadilan dan rasa memiliki terhadap tanah air.
Secara militer, Perlawanan Banjar mungkin dianggap sebagai “perang kecil” jika dibandingkan dengan skala Perang Aceh atau Perang Diponegoro. Namun, nilai simboliknya sangat besar. Dalam keterbatasan sumber daya, senjata, dan logistik, rakyat Banjar menunjukkan keteguhan dan strategi bertahan yang cerdas. Gerilya di hutan dan rawa, penggunaan medan lokal, serta taktik mobilisasi rakyat, semua menjadi bukti bahwa perlawanan tidak membutuhkan kemegahan, tetapi keyakinan dan keberanian.
Melalui lensa sejarah, Perlawanan Banjar mengajarkan bahwa semangat kemerdekaan Indonesia lahir dari berbagai penjuru Nusantara, bukan hanya dari pusat-pusat kerajaan besar atau tokoh nasionalis modern. Ia adalah suara dari pedalaman, dari hutan-hutan Kalimantan, dari rakyat biasa yang memilih untuk tidak tunduk. Nilai-nilai itu tetap relevan hingga hari ini, di tengah tantangan zaman yang berbeda.
Semangat Antasari Tidak Pernah Padam
Perlawanan Kesultanan Banjar bukan sekadar catatan sejarah lokal, melainkan potret keteguhan rakyat terhadap kolonialisme di tengah krisis politik dan tekanan militer yang masif. Dalam bentang waktu yang singkat namun intens antara 1859 hingga 1863, rakyat Banjar, di bawah kepemimpinan Pangeran Antasari, memperlihatkan bahwa keberanian dan kehormatan tidak hanya dimiliki oleh kerajaan besar di Jawa atau Sumatra, tetapi juga tumbuh kuat dari sungai-sungai dan hutan-hutan Kalimantan.
Pangeran Antasari menjadi tokoh penting yang menghubungkan adat, agama, dan aspirasi rakyat dalam satu semangat perjuangan yang kokoh. Ia tidak hanya melawan karena hak politik dirampas, tetapi karena harga diri rakyatnya diinjak oleh kekuasaan asing yang tidak memahami tatanan hidup lokal. Ketegasannya menolak kompromi dengan Belanda menjadikannya simbol integritas dan perlawanan yang bersih dari ambisi pribadi.
Sebagai salah satu Pahlawan Nasional Republik Indonesia, Antasari membawa pesan kuat bahwa perjuangan melawan penjajahan adalah hak dan tanggung jawab seluruh rakyat Nusantara—bukan monopoli wilayah atau etnis tertentu. Semangatnya melampaui batas geografis dan waktu; ia hidup dalam ingatan kolektif rakyat Kalimantan dan bangsa Indonesia sebagai simbol perlawanan yang tak pernah padam.
Di tengah arus globalisasi dan tantangan kebangsaan masa kini, penting bagi generasi muda Indonesia untuk mengenali dan menghargai sejarah perlawanan daerah seperti Banjar. Sejarah ini bukan fragmen kecil, melainkan bagian integral dari warisan kebangsaan, yang mengajarkan keberanian, solidaritas, dan cinta tanah air tanpa pamrih.
Mengangkat kembali kisah Pangeran Antasari bukan hanya soal mengenang masa lalu, melainkan menegaskan bahwa bangsa ini berdiri di atas semangat rakyat dari seluruh penjuru Nusantara—dari ujung Sumatra hingga ke hulu Kalimantan. Dan semangat itu, tak pernah padam.