Masa Daendels (1808–1811): Militerisasi dan Pembangunan Jalan Raya Pos

administrator 10 hours ago Runtuhnya VOC dan Peralihan ke Pemerintahan Hindia Belanda Comments Off on Masa Daendels (1808–1811): Militerisasi dan Pembangunan Jalan Raya Pos 2 Views

Latar Belakang Kolonialisme Belanda dan Situasi Global (Perang Napoleon)

Pada awal abad ke-19, dunia sedang berada dalam pusaran gejolak besar akibat Revolusi Prancis dan ekspansi kekaisaran Napoleon Bonaparte. Di Eropa, struktur lama kekuasaan kerajaan dan imperium mulai runtuh, digantikan oleh ideologi baru yang membawa semangat republik, nasionalisme, dan modernisasi. Namun bersamaan dengan idealisme itu, muncul pula dinamika geopolitik yang brutal dan ekspansionis. Kekaisaran Prancis di bawah Napoleon menjadi kekuatan utama yang mengguncang tatanan lama Eropa dan memaksakan hegemoni baru atas banyak negara, termasuk Belanda.

Sejak tahun 1795, Belanda jatuh ke dalam kendali Prancis setelah pembentukan Republik Batavia, sebuah negara klien Prancis yang menghapus sistem lama Republik Belanda (United Provinces). Pengaruh Prancis terus menguat hingga tahun 1806, ketika Napoleon membubarkan Republik Batavia dan menggantinya dengan Kerajaan Belanda (Koninkrijk Holland) yang dipimpin oleh adik kandungnya, Louis Bonaparte. Dari titik inilah, koloni-koloni Belanda—termasuk Hindia Belanda (Indonesia masa kini)—secara langsung menjadi bagian dari kebijakan imperial Prancis.

Sementara itu, di Asia dan lautan Hindia, Inggris telah menjadi kekuatan dominan yang menantang supremasi Prancis dan sekutunya. Sebagai negara maritim utama, Inggris tidak hanya menguasai jalur pelayaran global tetapi juga merebut pos-pos penting dari kekuasaan Belanda, seperti Melaka, Ceylon (Sri Lanka), dan Kepulauan Maluku. Kepulauan Indonesia menjadi sasaran strategis karena lokasinya yang penting dalam jalur rempah-rempah, perdagangan laut, dan kontrol atas samudra Hindia.

VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) atau Kongsi Dagang Hindia Timur, yang sebelumnya memegang kendali atas wilayah-wilayah kolonial Belanda di Nusantara, telah dibubarkan pada tahun 1799 akibat kebangkrutan. Utang besar, korupsi internal, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan perkembangan geopolitik global membuat VOC kehilangan legitimasinya. Setelah pembubarannya, seluruh aset dan wilayah VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda dan dijadikan koloni resmi yang dikelola langsung oleh negara, melalui Departemen Koloni (Departement van Koloniën). Namun, pengelolaan ini menghadapi banyak tantangan, termasuk lemahnya kontrol pusat, pemberontakan lokal, dan ancaman invasi Inggris.

Dalam situasi inilah, Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Penunjukannya bukan semata karena latar belakang administratif, tetapi lebih karena keahliannya sebagai jenderal militer revolusioner yang loyal pada prinsip republik dan dianggap mampu mengkonsolidasikan pertahanan koloni secara cepat dan keras. Tujuan utama penugasan Daendels adalah memperkuat Jawa sebagai benteng utama pertahanan terhadap invasi Inggris, sekaligus membenahi struktur pemerintahan kolonial yang lemah dan tidak efisien.

Pemerintahan Daendels menandai perubahan besar dalam cara kolonialisme Belanda dijalankan. Jika sebelumnya VOC beroperasi sebagai kekuatan dagang privat yang memadukan eksploitasi ekonomi dengan aliansi lokal, maka di bawah Daendels, kolonialisme mengambil bentuk yang lebih militeristik, terpusat, dan modern. Strategi ini tidak lepas dari tekanan zaman: dunia sedang berperang secara global, dan Jawa adalah salah satu titik panas yang diperebutkan oleh dua kekuatan imperium besar—Inggris dan Prancis melalui Belanda.

Penunjukan Herman Willem Daendels oleh Louis Bonaparte (Raja Belanda)

Dalam konteks ketegangan militer yang meningkat akibat perang antara Prancis dan Inggris, Raja Louis Bonaparte, adik dari Kaisar Napoleon Bonaparte, mengambil langkah strategis dengan menunjuk tokoh militer radikal dan reformis, Herman Willem Daendels, sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Penunjukan ini dilakukan pada tahun 1807, dan Daendels resmi menjabat di Batavia mulai 1 Januari 1808.

Louis Bonaparte, yang memerintah Kerajaan Belanda sejak 1806, dihadapkan pada masalah besar di wilayah kolonial: sistem pemerintahan yang amburadul, korupsi warisan VOC, dan kekosongan struktur pertahanan yang mengancam jatuhnya Jawa ke tangan Inggris. Dalam pandangan Louis, Daendels dianggap sebagai satu-satunya tokoh yang cukup progresif, disiplin, dan radikal, serta memiliki latar belakang militer yang kuat untuk menjalankan misi reformasi dan pertahanan dengan tangan besi.

Herman Willem Daendels bukanlah pejabat kolonial biasa. Ia adalah pendukung setia Revolusi Prancis, berpandangan republikan, dan pernah menjadi tokoh penting dalam militer Belanda revolusioner. Ia dikenal keras, efisien, dan tidak segan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuannya. Dalam riwayatnya, Daendels pernah menjabat sebagai jenderal dalam Tentara Batavia dan memiliki rekam jejak dalam upaya modernisasi militer di bawah pengaruh ideologi revolusi. Baginya, birokrasi kolonial lama yang feodal dan korup harus diganti dengan sistem baru yang lebih rasional, efisien, dan tersentralisasi.

Misi utama yang dibebankan kepada Daendels oleh Louis Bonaparte adalah dua hal:

Mempertahankan pulau Jawa dari kemungkinan invasi Inggris, yang kala itu telah menguasai sebagian besar jalur pelayaran Nusantara.
Melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem pemerintahan kolonial, khususnya menghapus sisa-sisa VOC yang selama ratusan tahun menjalankan kolonialisme dengan pendekatan campuran antara kekuatan komersial dan pengaruh lokal.

Penunjukan ini juga mencerminkan perubahan besar dalam struktur dan pendekatan kolonialisme Belanda. Daendels diberi otoritas luas, hampir seperti diktator militer, dan tidak lagi dikekang oleh tradisi administratif kolonial lama. Ia memiliki hak penuh untuk menyusun kembali sistem pertahanan, memecat atau mengganti pejabat pribumi dan Eropa, membangun infrastruktur strategis, serta mengatur ulang sistem perpajakan dan pengadilan kolonial.

Daendels pun segera memanfaatkan otoritas itu begitu tiba di Batavia. Ia menganggap bahwa tidak ada waktu untuk kompromi atau birokrasi lambat. Jawa harus diubah menjadi benteng militer yang kuat dan siap perang, dan seluruh sistem kolonial harus bertransformasi menjadi mesin kekuasaan yang efisien dan disiplin. Inilah awal dari periode militerisasi Jawa, yang diiringi pula oleh pembangunan infrastruktur monumental seperti Jalan Raya Pos (Groote Postweg), serta restrukturisasi sosial dan politik yang meninggalkan jejak panjang dalam sejarah kolonialisme di Nusantara.

Tujuan Utama Pemerintahan Daendels: Mempertahankan Jawa dari Inggris

Ketika Herman Willem Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada awal tahun 1808, ia tidak datang hanya untuk memerintah seperti para pendahulunya yang cenderung administratif atau dagang. Ia datang sebagai seorang jenderal perang, dengan misi utama yang sangat spesifik dan strategis: mempertahankan pulau Jawa dari ancaman invasi Inggris.

Pulau Jawa pada saat itu adalah jantung kekuasaan kolonial Belanda di Asia Timur. Kehilangan Jawa berarti kehilangan pusat logistik, pertanian, perdagangan, dan kontrol atas kepulauan Nusantara. Bagi Daendels dan pemerintah Belanda yang dikuasai Prancis, Jawa adalah benteng terakhir yang harus dipertahankan dengan segala cara. Tekanan ini semakin besar karena Inggris telah berhasil menguasai berbagai pos penting milik Belanda di wilayah lain, termasuk Melaka (1795), Ceylon (1802), dan secara bertahap, wilayah-wilayah di sekitarnya. Armada laut Inggris terus mengintai dan memperkuat dominasi mereka di Samudra Hindia.

Daendels memahami bahwa mempertahankan Jawa bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dengan kekuatan simbolik atau diplomasi belaka. Ia harus mengubah seluruh pulau menjadi benteng militer yang siap tempur. Ia pun segera meluncurkan serangkaian kebijakan dan program strategis untuk mendukung pertahanan itu. Langkah-langkahnya meliputi:

Reorganisasi Militer Kolonial
- Daendels membentuk kembali pasukan tetap di Jawa, merekrut serdadu dari Eropa maupun pribumi, dan mendirikan pusat pelatihan militer.
- Ia memodernisasi senjata, memperbaiki pertahanan pantai, dan memperkuat artileri.
- Ia juga membentuk sistem wajib militer untuk warga Eropa dan sebagian kelompok etnis lokal tertentu yang dianggap bisa dipercaya.
Pembangunan Infrastruktur Pertahanan
- Salah satu proyek utamanya adalah pembangunan Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih dari 1.000 km, yang bertujuan untuk mempercepat pergerakan pasukan dan logistik militer.
- Pembangunan benteng-benteng baru dan peningkatan sistem komunikasi militer di sepanjang garis pantai utara dan selatan Jawa.
Sentralisasi dan Pengawasan Ketat
- Daendels memusatkan kekuasaan administratif di tangannya sendiri agar keputusan pertahanan bisa diambil cepat dan tanpa hambatan birokrasi.
- Ia memangkas kekuasaan para bupati pribumi yang dianggap tidak loyal atau tidak efisien, menggantinya dengan pejabat yang tunduk langsung kepada pusat.
- Sistem pengawasan terhadap rakyat juga diperketat untuk mengantisipasi pemberontakan atau infiltrasi dari agen Inggris.
Diplomasi dan Propaganda
- Daendels juga menjalankan diplomasi terbatas dengan raja-raja lokal dan elite pribumi untuk mengamankan dukungan mereka terhadap pertahanan Jawa.
- Ia menyebarkan propaganda tentang ancaman Inggris dan pentingnya stabilitas kolonial bagi “keamanan bersama”.

Namun di balik semua itu, yang menjadi pendorong utamanya adalah ketakutan strategis terhadap dominasi Inggris, yang memiliki kekuatan angkatan laut jauh lebih unggul. Daendels sadar bahwa jika Inggris berhasil mendarat dan menggempur Batavia atau titik-titik utama Jawa, pertahanan kolonial akan runtuh dalam waktu singkat. Maka seluruh kebijakannya sejak awal hingga akhir masa jabatannya diarahkan untuk menunda, menghambat, atau menggagalkan kemungkinan tersebut.

Faktanya, meskipun Daendels berhasil menguatkan pertahanan dan melakukan berbagai reformasi drastis, kekuatan Inggris tetap terlalu besar. Pada tahun 1811, hanya beberapa bulan setelah Daendels digantikan oleh Janssens, pasukan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles mendarat di Jawa dan berhasil menaklukkan pulau tersebut setelah pertempuran singkat.

Meski gagal secara strategis dalam jangka panjang, warisan pertahanan yang dibangun oleh Daendels—terutama dalam bentuk infrastruktur seperti Jalan Raya Pos—tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Jalan ini bukan hanya simbol pembangunan kolonial, tetapi juga cermin dari betapa seriusnya ancaman Inggris terhadap kekuasaan Belanda di Asia Tenggara.

Masa Pemerintahan Daendels sebagai Tonggak Militerisasi dan Pembangunan Infrastruktur Strategis

Masa pemerintahan Herman Willem Daendels (1808–1811) merupakan titik balik penting dalam sejarah kolonialisme Belanda di Nusantara, khususnya di pulau Jawa. Dalam kurun waktu yang sangat singkat—hanya sekitar tiga tahun—Daendels memperkenalkan pendekatan kekuasaan yang sangat berbeda dibanding pendahulunya. Jika masa VOC ditandai oleh kolonialisme komersial yang bertumpu pada hubungan dagang dan patronase lokal, maka masa Daendels justru ditandai oleh kolonialisme administratif-militer, yang mengedepankan efisiensi, sentralisasi, dan disiplin ala militer.

Kehadiran Daendels mengubah wajah pemerintahan kolonial dari lembaga dagang yang rapuh menjadi mesin kekuasaan negara modern. Ia membangun struktur komando yang tersentralisasi, memodernisasi sistem hukum dan administrasi, serta mengubah masyarakat Jawa—setidaknya secara paksa—menjadi bagian dari sistem pertahanan yang terorganisir. Tindakan-tindakan ini menandai awal dari militerisasi formal dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda, sebuah warisan yang akan terus terasa hingga masa-masa berikutnya, termasuk pada masa kekuasaan Inggris (1811–1816), hingga Kembalinya Belanda dan masa tanam paksa di bawah Gubernur Jenderal van den Bosch (1830-an).

Salah satu manifestasi paling nyata dari proyek militerisasi dan modernisasi ini adalah pembangunan Jalan Raya Pos (Groote Postweg), jalan sepanjang lebih dari 1.000 kilometer yang membentang dari ujung barat Jawa (Anyer) hingga ujung timur (Panarukan). Dibangun dalam waktu sangat singkat, dengan kerja paksa massal, jalan ini bukan sekadar sarana transportasi, tetapi alat strategis militer untuk mempercepat mobilisasi pasukan, menghubungkan benteng-benteng pertahanan, dan mengendalikan kawasan-kawasan yang jauh dari pusat kekuasaan di Batavia.

Dengan Jalan Raya Pos, Daendels menghadirkan bentuk infrastruktur kolonial yang tidak hanya memiliki fungsi pragmatis, tetapi juga simbolis. Jalan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan kolonial bisa hadir secara fisik dan permanen di seluruh penjuru pulau. Ia mengikat wilayah-wilayah yang sebelumnya terfragmentasi secara politik dan geografis ke dalam satu garis kendali militer.

Oleh karena itu, masa pemerintahan Daendels dapat dipandang sebagai permulaan dari era kolonialisme modern di Hindia Belanda, di mana kekuatan negara hadir secara langsung melalui pembangunan, represi, dan integrasi wilayah. Pembangunan Jalan Raya Pos bukanlah proyek pembangunan biasa; ia adalah bukti konkret dari transformasi kekuasaan kolonial—dari kekuasaan yang bernegosiasi, menjadi kekuasaan yang memaksa.

Dengan pendekatan yang keras dan tak kompromistis, Daendels mewariskan sistem kekuasaan yang berdisiplin tinggi namun menindas. Warisan ini menjadi pondasi bagi Belanda dalam memperkuat kendalinya atas Jawa dan wilayah lain, bahkan jauh setelah Daendels digantikan. Meskipun masa kekuasaannya berakhir dengan jatuhnya Jawa ke tangan Inggris pada 1811, dampak dari kebijakan dan infrastruktur yang ia bangun bertahan puluhan tahun kemudian—membentuk pola kolonialisme yang lebih birokratis, terpusat, dan teknokratis.

Profil Herman Willem Daendels:
Latar Belakang Militer dan Ideologi Revolusioner (Pro-Republik)

Herman Willem Daendels bukanlah tokoh biasa dalam sejarah Belanda maupun Hindia Belanda. Lahir pada 21 Oktober 1762 di Hattem, Gelderland, Belanda, Daendels dibesarkan dalam suasana intelektual yang sarat pengaruh Pencerahan Eropa. Pendidikan formalnya di bidang hukum di Universitas Harderwijk mengantarnya menjadi seorang yang rasional dan berpikir sistematis. Namun, jalan hidupnya lebih banyak ditentukan oleh turbulensi politik Eropa pada akhir abad ke-18—masa di mana Revolusi Prancis menginspirasi gelombang besar gerakan republikan di seluruh benua.

Ketika Revolusi Prancis meletus pada 1789 dan mulai menyebarkan ide-ide tentang kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, Daendels menjadi salah satu pendukung vokal dari ideologi tersebut di tanah kelahirannya. Ia adalah pendukung fanatik Republik Batavia, bentuk awal negara Belanda modern yang menggantikan sistem monarki dan aristokrasi lama. Sebagai aktivis politik dan militer, Daendels bergabung dengan kelompok Patriot, yang menentang kekuasaan Oranye (Stadhouder) dan memperjuangkan pemerintahan demokratis yang terinspirasi dari model revolusioner Prancis.

Karier militer Daendels menanjak cepat setelah pendirian Republik Batavia pada tahun 1795. Ia dipercaya menjadi jenderal dalam Angkatan Darat Batavia dan memainkan peran penting dalam pengamanan internal serta penguatan institusi republik yang baru dibentuk. Dalam kapasitas ini, ia menunjukkan bakat besar dalam organisasi, logistik militer, dan efisiensi komando. Ia dikenal sebagai pemimpin yang keras, otoriter, tetapi juga efisien dan berdedikasi pada prinsip-prinsip modernisasi negara.

Sebagai seorang republikan sejati, Daendels menentang segala bentuk pemerintahan feodal, sistem warisan, dan kekuasaan monarki absolut. Ia sangat percaya pada konsep pemerintahan yang terpusat, berbasis hukum, dan didukung oleh kekuatan militer profesional. Namun idealismenya seringkali berbenturan dengan realitas politik di Belanda yang masih tarik-menarik antara kekuatan lama dan pengaruh Prancis. Ketika Republik Batavia berubah menjadi Kerajaan Belanda di bawah Louis Bonaparte pada 1806, banyak republikan murni kecewa. Namun Daendels memilih untuk tetap mengabdi, dengan harapan membawa semangat reformasi melalui jalur struktural yang baru.

Penunjukannya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1807 adalah kelanjutan dari reputasinya sebagai administrator militer yang tangguh dan loyal terhadap visi Napoleon tentang modernisasi negara dan kekuasaan terpusat. Daendels sendiri menganggap koloni bukan sekadar ladang eksploitasi ekonomi, tetapi sebagai wilayah yang harus dikelola seperti negara modern, dengan struktur hukum, militer, dan birokrasi yang efisien dan rasional.

Namun, watak revolusioner dan militeristik Daendels juga membuatnya kerap bertindak otoriter dan tanpa kompromi. Di tanah Jawa, sifat ini menjelma dalam bentuk militerisasi kekuasaan, disiplin keras terhadap pegawai sipil maupun pribumi, serta pelaksanaan proyek-proyek besar dengan tenaga kerja paksa. Ia membawa semangat revolusi ke wilayah koloni, tetapi bukan dalam bentuk demokrasi, melainkan dalam bentuk efisiensi administratif dan kekuatan negara absolut.

Dengan latar belakang seperti inilah Daendels memasuki Hindia Belanda—sebagai seorang jenderal republik yang berubah menjadi penguasa kolonial, membawa idealisme modernisasi tetapi melaksanakannya dalam konteks penjajahan. Perpaduan ini menjadikannya sosok yang kompleks: reformis radikal dalam struktur kolonial yang represif, dan pemimpin yang sekaligus membangun dan meruntuhkan.

Posisi sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1808–1811)

Ketika Herman Willem Daendels resmi dilantik sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1808, ia memegang kekuasaan yang belum pernah sebesar itu diberikan kepada seorang pejabat kolonial Belanda sebelumnya. Penunjukannya oleh Raja Louis Bonaparte menandai dimulainya rezim pemerintahan kolonial yang bersifat militeristik dan otoriter, berbeda dari sistem sebelumnya yang banyak bergantung pada jaringan dagang dan kompromi politik lokal.

Daendels diberikan mandat yang sangat luas. Ia tidak hanya berperan sebagai kepala administratif, tetapi juga sebagai panglima militer tertinggi di Hindia Belanda. Dalam konteks darurat akibat ancaman Inggris dan runtuhnya sistem lama peninggalan VOC, pemerintah Belanda menilai bahwa kekuasaan eksekutif yang kuat adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan koloni strategis ini. Maka, Daendels tidak terikat oleh dewan penasihat tradisional (Raad van Indie) seperti para pendahulunya. Ia diberi kewenangan langsung untuk merombak sistem pemerintahan, menetapkan hukum, menunjuk atau memecat pejabat, hingga memobilisasi sumber daya lokal untuk kepentingan pertahanan.

Kekuasaan Daendels selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal mencerminkan apa yang disebut sejarawan sebagai bentuk “diktatur administratif kolonial”. Ia menghapus sistem warisan VOC yang dianggap lamban dan korup, mengganti banyak pejabat lama dengan orang-orang baru yang dianggap lebih profesional, dan memperkenalkan sistem administrasi terpusat di bawah kendalinya langsung dari Batavia. Bahkan jabatan bupati pribumi yang sebelumnya diwariskan secara turun-temurun mulai digantikan dengan pengangkatan berdasarkan loyalitas dan efisiensi.

Di bidang militer, Daendels memprakarsai reorganisasi total angkatan bersenjata kolonial. Ia membentuk kembali struktur pertahanan pantai, memperkuat benteng-benteng, dan merancang sistem logistik yang mampu mendukung gerakan pasukan dari barat hingga timur Jawa. Untuk mendukung ini, ia mencanangkan proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dan pelabuhan militer di Ujung Kulon dan Surabaya.

Sebagai pemimpin kolonial, Daendels juga menunjukkan keberanian untuk melawan kepentingan Eropa di koloni, terutama para pedagang dan pejabat lama yang masih bersikap aristokratik atau oportunistik. Ia memaksakan penghapusan monopoli dagang yang dianggap merugikan negara, memperbaiki sistem pajak dan pengadilan, serta memperkenalkan prinsip-prinsip hukum kodifikasi yang mengacu pada model Eropa kontemporer.

Namun, gaya kepemimpinannya yang keras dan seringkali brutal juga memunculkan banyak resistensi, baik dari kalangan pribumi maupun Eropa. Sistem kerja paksa (rodi), perampasan tanah, dan pengabaian terhadap struktur sosial lokal menyebabkan ketegangan yang meluas di berbagai daerah. Banyak bupati dan kepala wilayah merasa terancam, bahkan beberapa pemberontakan kecil muncul akibat tekanan sistemik yang sangat besar.

Daendels menjabat hingga tahun 1811, ketika situasi geopolitik Eropa kembali berubah drastis dan Belanda semakin kehilangan kendali atas koloninya. Menyadari bahwa kekuatan Inggris terlalu besar untuk dihadapi, Daendels akhirnya dipanggil kembali ke Eropa dan digantikan oleh Jan Willem Janssens, yang hanya beberapa bulan kemudian harus menyerahkan Jawa kepada Inggris setelah invasi militer yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles.

Meskipun masa kekuasaan Daendels berakhir dengan jatuhnya Jawa, jejak kebijakannya sangat mendalam. Ia bukan hanya seorang Gubernur Jenderal biasa, melainkan simbol dari pergeseran era kolonial: dari sistem lama VOC yang berorientasi dagang dan patronase lokal, menuju sistem kolonial modern yang birokratis, militeristik, dan tersentralisasi.

Hubungannya dengan Kekuasaan Napoleon dan Karakter Kepemimpinannya

Herman Willem Daendels adalah produk langsung dari era Revolusi Prancis dan ekspansi Kekaisaran Napoleon Bonaparte. Meski ia bukan orang Prancis, pemikiran, strategi, dan gaya kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh model pemerintahan militer-republik yang dikembangkan oleh Napoleon di Eropa. Keduanya memiliki kesamaan latar belakang sebagai pemimpin militer yang menjelma menjadi administrator sipil, serta keyakinan bahwa negara hanya bisa kuat melalui sentralisasi, efisiensi, dan disiplin keras.

Secara formal, Daendels menjalin hubungan administratif dengan Louis Bonaparte, adik Napoleon yang diangkat sebagai Raja Belanda oleh sang Kaisar pada tahun 1806. Namun, dalam kenyataannya, pengaruh Napoleon-lah yang paling besar membentuk visi kekuasaan Daendels. Ia melihat dirinya sebagai perpanjangan tangan dari proyek modernisasi kekaisaran yang sedang dijalankan Napoleon di seluruh benua Eropa dan wilayah kolonialnya. Dalam korespondensi resmi maupun kebijakan-kebijakan di Hindia Belanda, Daendels menampilkan diri sebagai agen modernisasi dan kekuasaan negara absolut—konsep yang sangat sejalan dengan ide Napoleon tentang “negara sebagai mesin rasional.”

Model kepemimpinan Napoleon yang menggabungkan militerisme, otoritarianisme, dan efisiensi administratif menjadi acuan utama Daendels dalam membentuk pemerintahannya di Jawa. Ia tidak percaya pada sistem pemerintahan berbasis kompromi lokal atau struktur aristokratik lama, baik dari pihak Eropa maupun pribumi. Baginya, struktur kekuasaan yang efektif harus bebas dari pengaruh tradisi dan sepenuhnya dikendalikan oleh pusat. Inilah yang melatarbelakangi langkah-langkah radikalnya dalam menghapus dewan penasihat lama, menggantikan para bupati warisan dengan pejabat yang loyal, dan merombak sistem hukum kolonial berdasarkan prinsip rasional Eropa.

Secara pribadi, Daendels dikenal sebagai figur yang disiplin, ambisius, dan keras kepala. Ia bekerja nyaris tanpa henti, menuntut efektivitas dari semua bawahannya, dan tidak segan menjatuhkan sanksi atau pemecatan bagi siapa pun yang dianggap lamban, tidak loyal, atau korup. Dalam catatan pegawai kolonial Eropa maupun elite pribumi, Daendels sering digambarkan sebagai penguasa yang menakutkan dan tak mau mendengar saran, tetapi juga sebagai pembaru yang memperkenalkan tatanan baru yang lebih jelas, cepat, dan fungsional.

Namun karakter kerasnya juga menjadi pedang bermata dua. Sementara ia berhasil membangun infrastruktur besar seperti Jalan Raya Pos dan menguatkan militer kolonial, ia juga menciptakan ketegangan dan resistensi di mana-mana. Banyak pejabat lokal—baik Eropa maupun pribumi—merasa terintimidasi atau tergeser. Kebijakan kerja paksa massal dan disiplin militer yang dipaksakan kepada masyarakat sipil menciptakan penderitaan luas dan memperburuk citranya di kalangan rakyat. Tak jarang Daendels dituduh berlaku sewenang-wenang, bahkan “lebih kejam dari penjajah sebelumnya”.

Akan tetapi, dalam pandangan dirinya sendiri dan para pengagumnya di Eropa, Daendels adalah simbol dari “negara modern kolonial”: seorang teknokrat-militeris yang berupaya menggantikan sistem lama yang kacau dengan tatanan yang logis, fungsional, dan kuat. Ia membawa konsep “kekuasaan sebagai mesin”, di mana rakyat dijadikan roda penggerak dan negara sebagai mesin besar yang diarahkan menuju efisiensi dan stabilitas. Pendekatan ini mewariskan bentuk pemerintahan kolonial yang akan diadopsi oleh Belanda hingga akhir abad ke-19.

Dalam konteks kekuasaan global Napoleon, Daendels hanya satu dari sekian banyak pemimpin lapangan yang melaksanakan visi kekaisaran Prancis dalam versi kolonialnya. Namun, perannya di Hindia Belanda—khususnya Jawa—menjadikannya salah satu figur yang paling penting dan kontroversial dalam sejarah kolonialisme modern di Asia Tenggara.

Pendekatan Otoriter dan Rasionalisasi Birokrasi Kolonial

Salah satu ciri khas pemerintahan Herman Willem Daendels di Hindia Belanda adalah penerapan pendekatan otoriter yang dipadukan dengan semangat rasionalisasi birokrasi. Kombinasi ini menjadi inti dari strategi modernisasi kolonial yang ia jalankan: kekuasaan yang mutlak, tetapi disalurkan melalui sistem yang terstruktur dan efisien. Bagi Daendels, modernisasi koloni tidak dapat dicapai dengan kompromi atau kelonggaran, melainkan melalui penertiban menyeluruh atas aparatur pemerintahan dan masyarakat.

Setibanya di Batavia pada awal 1808, Daendels segera melakukan evaluasi keras terhadap struktur administrasi kolonial yang ia warisi dari era VOC dan pejabat-pejabat sebelumnya. Ia menilai bahwa sistem yang berlaku terlalu longgar, penuh korupsi, lamban dalam pengambilan keputusan, dan terlalu bergantung pada bupati-bupati pribumi yang memiliki otonomi besar namun tidak selalu loyal. Untuk mengatasi ini, Daendels mengambil langkah radikal: memenjarakan atau memecat pejabat-pejabat lama, menata ulang posisi jabatan, dan membentuk hierarki pemerintahan baru yang lebih terpusat dan tunduk langsung kepadanya.

Salah satu aspek penting dari reformasi ini adalah penghapusan dualisme kekuasaan antara pejabat sipil dan militer. Daendels menyatukan komando administratif dan militer dalam satu struktur terpadu di bawah kendalinya sebagai Gubernur Jenderal. Ia menunjuk residen dan pejabat daerah tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai perwakilan kekuasaan militer yang memiliki wewenang penuh dalam pengawasan keamanan, perpajakan, dan hukum. Model ini mencerminkan pendekatan Napoleonic di Eropa, di mana otoritas sipil dan militer bersatu demi efisiensi dan kendali absolut.

Selain itu, Daendels memperkenalkan sistem rasionalisasi administrasi, yakni penataan ulang fungsi lembaga-lembaga pemerintahan agar bekerja lebih efisien dan sesuai prinsip manajemen modern. Ia menghapuskan posisi yang tidak perlu, membentuk departemen-departemen baru yang menangani urusan keuangan, pekerjaan umum, militer, dan urusan dalam negeri. Ia juga mulai menerapkan kode hukum Eropa, menggantikan campuran hukum adat dan hukum VOC yang sebelumnya berlaku secara tidak konsisten.

Dalam bidang keuangan dan perpajakan, Daendels berupaya meningkatkan pendapatan negara kolonial dengan memberlakukan sistem pemungutan pajak yang lebih sistematis. Ia mengurangi peran perantara dan memperkuat kendali negara atas pemasukan langsung dari rakyat, yang sebelumnya banyak disalurkan melalui sistem feodal bupati. Ini seringkali menyebabkan gesekan dengan elite lokal, namun memperkuat kekuasaan pusat kolonial di Batavia.

Sistem birokrasi baru yang dibentuk Daendels juga menekankan pada pengawasan, pelaporan berkala, dan pertanggungjawaban administratif. Ia mengharuskan setiap pejabat daerah membuat laporan rutin yang dikirim langsung ke pusat, termasuk catatan jumlah penduduk, panen, jumlah pekerja, hingga kegiatan militer. Sistem ini menjadi cikal bakal dari model birokrasi kolonial Belanda yang semakin mapan di masa-masa selanjutnya.

Namun, pendekatan otoriter ini tentu tidak bebas dari kritik. Banyak yang menilai bahwa rasionalisasi birokrasi ala Daendels terlalu dipaksakan dan mengabaikan struktur sosial serta kearifan lokal. Ketegangan dengan elite pribumi dan pejabat lama tidak bisa dihindari. Ia dicap sebagai pemimpin diktator yang memerintah tanpa musyawarah, dan kebijakan-kebijakan efisiensinya kerap berdampak buruk pada rakyat kecil, terutama dalam proyek-proyek pembangunan seperti Jalan Raya Pos yang melibatkan kerja paksa dalam skala besar.

Meski begitu, tak dapat disangkal bahwa masa pemerintahan Daendels memperkenalkan fondasi pemerintahan kolonial yang lebih terorganisir, tersentralisasi, dan berbasis hukum negara. Ia menanamkan benih negara birokratik kolonial yang efektif secara administratif—meskipun represif secara sosial dan politik. Warisan ini akan terus membentuk wajah kekuasaan kolonial Belanda selama puluhan tahun ke depan, jauh setelah Daendels meninggalkan Nusantara.

Politik dan Militer Global

Perang Napoleon dan Ancaman Inggris atas Wilayah Kolonial Belanda

Awal abad ke-19 adalah masa ketika dunia dilanda salah satu konflik militer terbesar dalam sejarah Eropa: Perang Napoleon (1803–1815). Perang ini bukan hanya sekadar konflik antar negara di Eropa, tetapi juga perang imperium yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke wilayah-wilayah kolonial di Asia, Afrika, dan Amerika. Dalam pusaran konflik tersebut, Belanda menjadi salah satu negara yang terdampak paling signifikan—baik di tanah airnya maupun di koloninya yang luas di Asia Tenggara.

Pada dasarnya, Belanda telah mengalami krisis internal sejak akhir abad ke-18. Revolusi Prancis telah menggulingkan monarki dan membentuk pemerintahan republik di banyak wilayah, termasuk di Belanda, yang pada tahun 1795 berubah menjadi Republik Batavia, negara klien Prancis. Namun kekuasaan republik ini tak bertahan lama. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mendirikan Kerajaan Belanda dan mengangkat adiknya, Louis Bonaparte, sebagai raja. Praktis sejak saat itu, Belanda menjadi bagian dari blok kekuasaan Kekaisaran Prancis, dan seluruh kebijakan luar negerinya tunduk pada strategi militer Napoleon.

Situasi ini menempatkan Belanda dalam posisi musuh Inggris secara langsung. Sementara Napoleon memperluas wilayahnya di daratan Eropa, Inggris membalasnya melalui dominasi laut dan pendudukan koloni-koloni sekutu Prancis. Akibatnya, sejak awal 1800-an, koloni-koloni Belanda satu per satu mulai jatuh ke tangan Inggris. Beberapa wilayah penting yang direbut Inggris termasuk:

Ceylon (Sri Lanka), jatuh ke tangan Inggris pada 1796.
Kepulauan Maluku (Ambon, Banda, dsb.), yang diserbu pada 1796 dan kembali diduduki pada awal 1800-an.
Tanjung Harapan (Cape Colony), pos strategis di Afrika Selatan, direbut Inggris pada 1806.
Melaka, diambil alih oleh Inggris dari tangan Belanda melalui kesepakatan dengan Kesultanan Johor dan pengaruh lokal.

Dengan jatuhnya koloni-koloni penting tersebut, maka hanya pulau Jawa yang tersisa sebagai pusat utama kekuasaan Belanda di Timur. Jawa memiliki posisi yang sangat strategis—bukan hanya sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga sebagai simpul maritim utama yang menghubungkan jalur pelayaran Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Inggris, melalui jaringan perdagangannya dari India dan Singapura, mulai memperkuat kehadiran militernya di sekitar wilayah ini, dengan maksud menguasai seluruh rantai pelayaran Asia Tenggara dan menghancurkan sisa-sisa pengaruh Prancis di Timur.

Dalam situasi krisis inilah, pemerintah Belanda di bawah kendali Prancis merasa perlu mengirim seorang pemimpin militer yang kuat ke Hindia Belanda. Maka, ditunjuklah Herman Willem Daendels pada tahun 1807 untuk memimpin Jawa sebagai benteng terakhir. Penunjukan ini bukan semata-mata langkah administratif, melainkan bagian dari strategi pertahanan global Kekaisaran Napoleon. Daendels diberi mandat untuk menjadikan Jawa sebagai pangkalan pertahanan terkuat di Asia Tenggara—sekaligus pusat resistensi terhadap ekspansi Inggris di kawasan.

Ancaman Inggris bukan hanya bersifat militer langsung, tetapi juga meliputi pengaruh politik dan ekonomi. Inggris memanfaatkan kelemahan struktur kolonial lama, menjalin hubungan dengan elite lokal, dan menyebarkan pengaruh dagang melalui East India Company. Bahkan jauh sebelum serangan militer formal dilancarkan pada 1811, agen-agen Inggris telah aktif di sekitar perairan Jawa, memata-matai kekuatan pertahanan, dan menyiapkan logistik untuk invasi skala besar.

Daendels menyadari sepenuhnya skala ancaman ini. Oleh karena itu, sejak awal pemerintahannya, ia berfokus pada pembangunan sistem pertahanan yang solid: dari pembangunan benteng dan pelabuhan militer, reorganisasi pasukan kolonial, hingga pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Raya Pos (Groote Postweg) untuk mempercepat mobilisasi pasukan dari barat ke timur Jawa. Semua langkah itu tidak dapat dilepaskan dari konteks global: Daendels berperang dalam perang yang tidak terlihat di depan matanya, tetapi yang mengatur seluruh gerak kekuasaan kolonial secara internasional.

Sayangnya, meskipun upaya Daendels cukup ambisius dan reformis, situasi global tetap tak berpihak pada Belanda. Napoleon semakin terdesak di Eropa, dan Inggris mengkonsolidasikan kekuatannya di lautan. Pada tahun 1811, hanya beberapa bulan setelah Daendels digantikan oleh Janssens, Inggris melancarkan invasi besar-besaran ke Jawa dan berhasil menguasainya dalam waktu singkat, menandai berakhirnya kekuasaan Belanda sementara di wilayah tersebut.

Dengan demikian, seluruh masa jabatan Daendels harus dipahami dalam konteks perang imperium global. Ia bukan sekadar gubernur kolonial, melainkan seorang jenderal yang bertugas mengamankan sisa-sisa kekuasaan sebuah negara kecil yang terjepit di antara dua raksasa dunia: Inggris dan Prancis. Peran strategisnya di Jawa merupakan bagian dari benteng terakhir kekuatan Prancis di Asia, dan menjadi babak penting dalam sejarah militerisme kolonial di Nusantara.

Invasi Inggris atas Wilayah Asia Tenggara

Invasi Inggris atas wilayah Asia Tenggara pada awal abad ke-19 merupakan bagian integral dari strategi imperium Britania dalam melumpuhkan kekuatan Prancis dan sekutu-sekutunya di kawasan Timur. Setelah berhasil menguasai jalur pelayaran global dari Laut Tengah hingga Samudra Hindia, Inggris mengarahkan ekspansinya ke Asia Tenggara dengan target utama: menguasai jalur rempah-rempah, memperluas perdagangan, dan menyingkirkan pengaruh Prancis-Belanda di wilayah Nusantara.

Sejak runtuhnya VOC dan transformasi Hindia Belanda menjadi koloni negara, posisi Belanda di Asia menjadi sangat rentan. Inggris, melalui British East India Company, memanfaatkan kelemahan struktur kolonial Belanda yang diwarisi dari VOC, serta instabilitas internal yang muncul akibat restrukturisasi kekuasaan oleh Herman Willem Daendels. Sementara Daendels berupaya memperkuat pertahanan Jawa, Inggris secara sistematis mulai mencaplok wilayah-wilayah strategis di sekitar kepulauan Indonesia.

Langkah-langkah invasi Inggris atas Asia Tenggara berlangsung secara bertahap namun terencana:

1. Penguasaan Titik-Titik Strategis: Ceylon, Melaka, dan Maluku

Ceylon (Sri Lanka) jatuh ke tangan Inggris pada 1796, menjadi pusat operasi militer dan logistik mereka di Samudra Hindia.
Melaka, pelabuhan utama di Selat Malaka, direbut dari Belanda pada 1795 dan semakin memperkuat dominasi Inggris atas jalur pelayaran dari India ke Cina.
Kepulauan Maluku, sumber pala dan cengkeh, sempat direbut pada 1796, dan kemudian kembali dikuasai secara penuh setelah serangan lanjutan pada awal abad ke-19.

Dengan dikuasainya wilayah-wilayah ini, Inggris mengisolasi Jawa secara geografis dan militer, mempersiapkan blokade dan mencegah bantuan dari luar.

2. Pengepungan Jawa Secara Tidak Langsung

Inggris tidak langsung menyerang Jawa, melainkan mengepungnya secara bertahap dengan merebut wilayah-wilayah sekitar:

Kalimantan bagian selatan dan timur, termasuk Banjarmasin, diincar sebagai pelabuhan penghubung dan pusat batu bara.
Sulawesi dan Maluku, terutama Ambon dan Ternate, diserang untuk memutus jalur komunikasi dan perdagangan Belanda.
Di perairan sekitar Bali dan Lombok, armada Inggris melakukan patroli aktif guna memastikan tak ada suplai militer masuk ke Jawa.

3. Invasi Besar ke Jawa (1811)

Puncak dari ekspansi Inggris adalah invasi besar ke pulau Jawa yang dilakukan pada Juli–Agustus 1811. Operasi ini dikenal sebagai Ekspedisi Jawa (Java Expedition) dan merupakan salah satu kampanye militer paling ambisius Inggris di Asia. Serangan ini dipimpin oleh Sir Samuel Auchmuty dan dirancang oleh Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Letnan Gubernur di India.

Ekspedisi ini melibatkan:

Sekitar 12.000 tentara Inggris dan India (sebagian besar dari Madras).
Armada laut yang terdiri dari lebih dari 100 kapal perang dan transportasi.
Pendaratan di pantai utara Jawa, terutama di sekitar Cilincing dan Batavia.

Pasukan Belanda yang saat itu dipimpin oleh Jan Willem Janssens, pengganti Daendels, tidak mampu menahan serangan tersebut. Dalam waktu singkat, Batavia jatuh, dan pasukan Inggris melanjutkan pendudukan ke pedalaman Jawa hingga menguasai seluruh pulau. Janssens terpaksa menyerah secara resmi pada 18 September 1811, menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Jawa untuk sementara waktu.

4. Pemerintahan Inggris di Jawa (1811–1816)

Setelah invasi berhasil, Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jawa, yang memerintah selama lima tahun. Meski singkat, masa pemerintahan Inggris di Jawa memiliki dampak besar, termasuk:

Penghapusan kerja rodi dan penataan ulang sistem tanah.
Peninggalan catatan etnografi dan arkeologi penting.
Pembukaan sistem perdagangan bebas dan penekanan monopoli.

Namun semua ini juga merupakan bagian dari kebijakan kolonial Inggris yang hendak mengganti dominasi Belanda dengan kekuasaan Inggris, bukan membebaskan rakyat Jawa dari kolonialisme.

Dengan demikian, invasi Inggris atas wilayah Asia Tenggara adalah langkah strategis dalam membangun hegemoni Inggris di Asia, sekaligus menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Belanda yang beraliansi dengan Napoleon. Bagi Jawa dan penduduknya, konflik ini menghadirkan peralihan penguasa tanpa kebebasan, dan memperkuat sistem kolonial yang akan terus mendominasi hingga masa pergerakan nasional.

Kebutuhan Defensif dan Strategi Daendels dalam Mempertahankan Jawa

Ketika Herman Willem Daendels tiba di Batavia pada awal tahun 1808, ia segera dihadapkan pada kenyataan bahwa Jawa adalah pulau terakhir yang masih berada di bawah kendali penuh Belanda di kawasan Asia Tenggara. Koloni-koloni penting lainnya telah direbut atau diblokade oleh Inggris. Dalam posisi terdesak ini, Daendels menetapkan bahwa pertahanan total Jawa merupakan prioritas absolut. Tujuan utamanya bukan hanya mempertahankan kekuasaan, tetapi juga menjaga keberlangsungan eksistensi politik Belanda di Timur, sebagai bagian dari strategi imperium Prancis yang lebih luas.

Daendels menyadari bahwa jika Jawa jatuh, maka seluruh proyek kolonial Belanda akan runtuh. Oleh karena itu, ia menyusun pendekatan strategis dengan dua pilar utama: militerisasi wilayah dan pembangunan infrastruktur pertahanan yang terintegrasi.

1. Menjadikan Jawa sebagai Benteng Militer

Daendels memandang Jawa bukan sebagai wilayah ekonomi belaka, tetapi sebagai benteng strategis yang harus mampu bertahan dari serangan laut dan darat. Dalam kerangka ini, ia menyusun strategi defensif menyeluruh:

Reorganisasi Militer: Daendels mereformasi angkatan bersenjata Hindia Belanda dengan membentuk unit-unit baru, menata kembali rantai komando, dan meningkatkan disiplin militer. Ia juga membentuk pasukan lokal yang terdiri dari pribumi terlatih, serta mendatangkan pasukan dari wilayah Eropa dan Afrika (termasuk pasukan Zwarte Hollanders dari Afrika Barat).
Peningkatan Sistem Pertahanan Pantai: Ia memperkuat titik-titik pendaratan yang dianggap rawan, seperti Anyer, Surabaya, Semarang, dan Ujung Kulon. Daendels membangun dan memperbaiki benteng-benteng, menempatkan meriam di pelabuhan, serta menempatkan pasukan cadangan di dekat garis pantai.
Modernisasi Benteng dan Instalasi Militer: Benteng-benteng lama VOC direnovasi dan dipersenjatai ulang. Daendels juga membangun arsenal, rumah sakit militer, gudang amunisi, serta tempat pelatihan tentara di berbagai wilayah seperti Meester Cornelis (Jatinegara), Surabaya, dan Semarang.

2. Sentralisasi dan Komando Langsung

Salah satu keunggulan strategi Daendels adalah pengendalian langsung atas seluruh struktur kekuasaan, baik sipil maupun militer. Ia menghapus praktik lama di mana bupati atau kepala daerah memiliki otonomi tinggi. Semua pejabat daerah harus tunduk pada komando pusat, dan sistem administrasi kolonial dijalankan seperti struktur militer: cepat, vertikal, dan tersentralisasi.

Daendels tidak segan mengganti atau memecat pejabat Eropa maupun pribumi yang tidak menunjukkan efisiensi atau loyalitas terhadap program pertahanan. Ia juga mendisiplinkan penggunaan sumber daya lokal: tenaga kerja, logistik, hasil panen, bahkan penduduk sipil, dijadikan bagian dari strategi militerisasi total.

3. Pembangunan Jalan Raya Pos (Groote Postweg) sebagai Poros Pertahanan

Puncak dari strategi pertahanan Daendels adalah pembangunan Groote Postweg atau Jalan Raya Pos sepanjang lebih dari 1.000 kilometer, yang membentang dari Anyer (di barat) hingga Panarukan (di timur Jawa). Tujuan utama pembangunan jalan ini bukan untuk perdagangan atau komunikasi administratif, melainkan untuk:

Mempercepat mobilisasi pasukan dari satu ujung Jawa ke ujung lainnya, terutama jika Inggris menyerang dari pantai selatan atau utara.
Mengintegrasikan benteng-benteng militer dengan jalur logistik, sehingga pasokan makanan, senjata, dan bala bantuan bisa dikirim dengan cepat.
Memudahkan pengawasan wilayah yang luas dan memotong kekuasaan lokal yang sebelumnya sulit dikontrol karena jarak dan infrastruktur yang terbatas.

Meski dibangun dengan sistem kerja paksa yang menelan ribuan nyawa penduduk Jawa, Jalan Raya Pos menjadi tulang punggung pertahanan kolonial dalam bayangan Daendels. Ia ingin menciptakan “urat nadi militer” yang memungkinkan kekuasaan kolonial merespons ancaman dalam hitungan hari, bukan minggu atau bulan.

4. Pengerahan Sumber Daya Total (Total Mobilization)

Daendels juga menerapkan prinsip mobilisasi total terhadap sumber daya koloni:

Petani dipaksa menyediakan logistik bagi militer.
Desa-desa disusun kembali untuk mendukung pertahanan (beberapa dijadikan kamp militer atau jalur pasukan).
Pajak dinaikkan untuk mendanai proyek militer dan infrastruktur.
Kerja paksa (rodi) digunakan untuk membangun jalan, benteng, dan fasilitas militer.

5. Sistem Pengawasan dan Informasi

Strategi defensif Daendels juga mencakup pembentukan sistem intelijen dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat. Ia khawatir Inggris akan menyusupkan mata-mata atau memprovokasi pemberontakan lokal. Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar setiap pejabat daerah melaporkan aktivitas penduduk secara berkala. Sistem administrasi yang rasional dan tertulis juga mulai dibangun untuk memperkuat pengawasan terpusat.

Kebutuhan defensif di bawah pemerintahan Daendels melahirkan strategi pertahanan total yang belum pernah diterapkan secara sistematis oleh Belanda di Hindia sebelumnya. Militerisasi, sentralisasi, dan pembangunan infrastruktur strategis menjadi senjata utama dalam menghadapi ancaman Inggris yang nyata dan terus mendekat. Meskipun pada akhirnya Daendels gagal menyelamatkan Jawa dari invasi Inggris pada 1811, kerangka pertahanan dan struktur pemerintahan militeristik yang ia bangun menjadi fondasi penting bagi kekuasaan kolonial selanjutnya, bahkan hingga masa tanam paksa dan era etis.

Militerisasi Pemerintahan Kolonial

Reformasi Militer Kolonial: Wajib Militer, Peremajaan Pasukan, Pelatihan

Salah satu prioritas utama Herman Willem Daendels ketika tiba di Hindia Belanda adalah reformasi militer kolonial secara menyeluruh. Ia meyakini bahwa kekuatan militer yang lemah dan tidak disiplin merupakan salah satu faktor utama keruntuhan kekuasaan Belanda atas koloni-koloninya di Asia. Karenanya, Daendels melakukan militerisasi sistematis terhadap pemerintahan dan masyarakat, dengan langkah-langkah reformasi yang agresif dan terstruktur.

1. Penerapan Wajib Militer dan Rekrutmen Baru

Daendels memperkenalkan sistem wajib militer untuk warga Eropa yang tinggal di Hindia Belanda, termasuk mereka yang sebelumnya tidak terlibat dalam dinas militer. Setiap pria Eropa usia produktif diwajibkan masuk dalam barisan cadangan militer atau langsung bertugas di unit tertentu. Hal ini merupakan kebijakan radikal pada masa itu, karena sebelumnya sistem militer kolonial sangat bergantung pada tentara bayaran atau pasukan reguler yang didatangkan dari Belanda dan wilayah koloni lain.

Namun karena minimnya pasokan tentara dari Eropa—akibat blokade Inggris di laut—Daendels mengembangkan strategi rekrutmen lokal. Ia membentuk dan memperbesar unit pasukan pribumi, yang direkrut dari berbagai wilayah di Jawa dan sekitarnya. Para prajurit lokal ini diberi pelatihan militer bergaya Eropa dan dikelompokkan dalam unit-unit yang dipimpin oleh perwira Belanda. Dalam beberapa kasus, Daendels juga memanfaatkan pasukan dari Afrika Barat, yang dikenal sebagai Zwarte Hollanders, untuk memperkuat garnisun militer di Batavia, Semarang, dan Surabaya.

2. Peremajaan dan Disiplin Pasukan

Tentara kolonial sebelum masa Daendels dikenal lamban, tua, dan tidak disiplin—banyak yang merupakan bekas serdadu VOC yang sudah terlalu lama bertugas tanpa sistem pelatihan yang memadai. Daendels memandang ini sebagai kelemahan fatal. Ia lalu meluncurkan program peremajaan pasukan, yakni dengan cara:

Pensiun paksa bagi tentara dan perwira tua yang dianggap tidak layak tempur.
Penegakan disiplin militer ketat, termasuk hukuman berat bagi pelanggaran kecil.
Evaluasi ulang struktur komando, agar tidak ada perwira yang menjabat hanya karena senioritas atau hubungan patronase.

Pasukan yang baru direkrut dipaksa mengikuti standar pelatihan militer yang lebih keras. Komandan-komandan diberi tanggung jawab langsung untuk meningkatkan disiplin dan kesiapan tempur dalam waktu singkat. Daendels memandang tentara sebagai “alat kekuasaan negara”, bukan sekadar kekuatan tempur, sehingga ia mengharuskan mereka menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal kedisiplinan dan ketertiban.

3. Pelatihan dan Pendidikan Militer

Untuk memastikan keberlanjutan reformasi militernya, Daendels mendirikan pusat-pusat pelatihan militer (depot pelatihan) di beberapa kota utama seperti Meester Cornelis (sekarang Jatinegara), Surabaya, dan Semarang. Di tempat-tempat ini, baik tentara baru maupun pasukan lama dilatih dalam:

Baris-berbaris dan taktik pertempuran infanteri modern
Penggunaan senjata api dan meriam
Logistik militer, sanitasi, dan strategi defensif
Komando dan struktur kepemimpinan militer

Pelatihan dilakukan secara intensif dan berlangsung berbulan-bulan, dengan kurikulum yang dirancang menyerupai pola pelatihan militer di Eropa. Selain itu, Daendels juga mendorong pendidikan militer bagi perwira pribumi, agar mereka dapat menjadi perantara efektif antara pasukan lokal dan sistem komando kolonial. Hal ini cukup revolusioner, karena sebelumnya pasukan pribumi hanya dianggap sebagai alat bantu, bukan bagian dari sistem komando militer formal.

4. Militerisasi Kehidupan Sipil

Selain struktur militer itu sendiri, Daendels juga menerapkan prinsip-prinsip militer dalam kehidupan sipil. Pemerintahan sipil dijalankan seperti institusi militer, dengan sistem pelaporan berkala, komando tunggal, dan penegakan disiplin. Para pejabat sipil dituntut bekerja dengan ritme dan tanggung jawab seperti perwira militer. Bahkan pembangunan infrastruktur seperti Jalan Raya Pos dijalankan dalam kerangka strategi militer—baik dalam perencanaannya, pelaksanaannya, maupun penggunaan hasilnya.

Reformasi militer yang dijalankan Daendels merupakan pondasi dari militerisasi kolonial modern di Hindia Belanda. Ia tidak hanya memperkuat pasukan secara jumlah dan peralatan, tetapi juga mengubah wajah kekuasaan kolonial menjadi lebih terpusat, berdisiplin, dan bertumpu pada sistem komando vertikal. Meskipun pendekatan ini keras dan represif, hasilnya menciptakan struktur militer kolonial yang bertahan jauh setelah Daendels meninggalkan Jawa, dan menjadi model kekuasaan kolonial pada abad ke-19.

Penguatan Benteng dan Pertahanan Pantai

Dalam rangka menjadikan pulau Jawa sebagai benteng pertahanan utama Hindia Belanda, Herman Willem Daendels menyadari pentingnya membangun dan memperkuat sistem benteng dan pertahanan pantai di titik-titik strategis. Dengan posisi geografis Jawa yang sangat terbuka terhadap serangan laut dari Samudra Hindia dan Laut Jawa, penguasaan atas pelabuhan dan garis pantai menjadi sangat krusial dalam menghadang kemungkinan invasi Inggris, yang saat itu dikenal memiliki armada laut terbesar dan paling kuat di dunia.

1. Rehabilitasi dan Modernisasi Benteng Lama

Daendels mewarisi benteng-benteng lama warisan VOC yang sebagian besar dalam kondisi terabaikan, tidak siap tempur, dan usang secara teknis. Ia segera memerintahkan dilakukan inspeksi menyeluruh terhadap benteng-benteng utama, dan di tempat-tempat yang strategis, ia melakukan:

Perkuatan struktur pertahanan (dinding, parit, bastion, gudang senjata)
Penambahan meriam dan senjata berat
Reorganisasi garnisun militer agar jumlah dan kesiapsiagaannya meningkat

Beberapa benteng penting yang direhabilitasi dan diperkuat antara lain:

Fort Anjer (Anyer): Menjadi titik pertahanan utama di ujung barat Jawa, dekat Selat Sunda. Benteng ini diperkuat untuk mencegah pendaratan Inggris dari arah barat.
Fort Willem I (Ambarawa): Benteng yang dibangun untuk memperkuat daerah pedalaman Jawa Tengah sekaligus menjadi pusat pelatihan dan logistik militer.
Benteng di Surabaya dan Semarang: Diperkuat sebagai benteng laut yang dapat melindungi pelabuhan timur dan tengah dari kemungkinan pendaratan atau blokade.
Meester Cornelis (kini Jatinegara): Dirancang ulang menjadi pusat militer utama di sekitar Batavia, lengkap dengan lapangan latihan dan rumah sakit militer.

2. Pembangunan Pos Pertahanan dan Meriam Pantai

Daendels memerintahkan pembangunan pos-pos jaga dan stasiun militer kecil di sepanjang pantai utara dan selatan Jawa. Pos-pos ini tidak sebesar benteng utama, tetapi cukup untuk memantau pergerakan kapal asing, mengirimkan sinyal peringatan dini, dan memperlambat pendaratan musuh.

Selain itu, dilakukan juga pemasangan baterai meriam di pelabuhan utama, antara lain:

Batavia (Sunda Kelapa): Posisi kunci bagi lalu lintas kapal dan pemerintahan pusat.
Tegal dan Cirebon: Sebagai pelabuhan penghubung antara barat dan tengah Jawa.
Surabaya: Diubah menjadi pelabuhan militer terpenting di timur Jawa, lengkap dengan galangan kapal, gudang mesiu, dan tembok pertahanan.

3. Sistem Komunikasi Militer dan Pengawasan Laut

Untuk mengkoordinasikan pertahanan pantai, Daendels membangun sistem komunikasi militer berbasis jalur darat dan laut:

Menara pengawas dibangun di titik-titik strategis untuk memantau laut lepas.
Sinyal asap dan bendera digunakan sebagai sistem komunikasi visual antar pos.
Jalur penghubung cepat melalui Jalan Raya Pos memungkinkan berita ancaman dari pantai dapat segera dilaporkan ke pusat komando di Batavia.

Langkah-langkah ini menciptakan jaringan pertahanan pantai terpadu, di mana seluruh titik dari Anyer hingga Panarukan dapat saling terhubung dan memberikan respon cepat terhadap invasi.

4. Mobilisasi Pertahanan Laut dan Pelabuhan Militer

Meski kekuatan angkatan laut Belanda telah melemah drastis akibat dominasi Inggris di lautan, Daendels tetap berusaha mengembangkan unit pertahanan laut lokal, termasuk:

Kapal patroli kecil untuk pengawasan dan pencegahan penyusupan.
Perbaikan galangan kapal di Surabaya dan Batavia, untuk membangun atau memperbaiki kapal-kapal kecil milik pemerintah kolonial.
Pusat pelatihan pelaut dan artileri laut, yang disiapkan untuk mendukung operasi pertahanan pantai.

Salah satu ambisinya yang belum terealisasi penuh adalah membangun pelabuhan militer modern di Ujung Kulon, yang dianggap strategis karena lokasinya dekat Selat Sunda dan jauh dari jangkauan pengawasan Inggris. Namun rencana ini terkendala waktu dan sumber daya.

Penguatan benteng dan pertahanan pantai yang dilakukan Daendels merupakan bagian integral dari strategi pertahanan total terhadap Inggris. Ia tidak hanya membangun fisik benteng, tetapi menciptakan sistem militer terpadu yang melibatkan arsitektur, logistik, pengawasan, dan respons cepat. Meskipun pada akhirnya invasi Inggris pada 1811 tetap tak terbendung, sistem pertahanan yang dibangunnya menjadi model pertahanan kolonial yang diteruskan oleh Inggris dan Belanda di kemudian hari. Upaya ini menunjukkan bahwa Daendels tidak sekadar memperbaiki militer, tetapi menstrukturkan pulau Jawa sebagai wilayah militer yang siap tempur.

Pendisiplinan dan Pemusatan Kekuasaan Administratif ke Tangan Gubernur Jenderal

Salah satu langkah paling tegas dan mencolok dari Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1808–1811) adalah pemusatan total kekuasaan administratif ke tangannya sendiri, dengan mendisiplinkan seluruh struktur pemerintahan kolonial dalam kerangka otoritas tunggal. Ia memandang bahwa kondisi darurat akibat ancaman invasi Inggris tidak memungkinkan lagi pemerintahan yang lamban, terpecah, dan penuh kompromi seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Karena itu, ia mengambil tindakan ekstrem untuk merombak sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa menjadi struktur otoriter yang tersentralisasi, efisien, dan tunduk sepenuhnya pada komando pusat.

1. Pembubaran Sistem Pemerintahan Lama Warisan VOC

Sistem pemerintahan kolonial sebelum kedatangan Daendels masih sangat dipengaruhi oleh pola lama warisan VOC yang feodal dan penuh patronase:

Kekuasaan banyak tersebar di tangan Dewan Hindia (Raad van Indië) dan pejabat-pejabat senior VOC.
Para bupati pribumi masih memiliki otonomi luas dalam pengelolaan daerahnya, termasuk pemungutan pajak, hukum adat, dan pengerahan tenaga kerja.
Administrasi wilayah bersifat desentralistik, membuat respons terhadap situasi darurat menjadi lamban.

Daendels melihat ini sebagai kelemahan struktural. Maka ia secara sistematis menghapus struktur pemerintahan lama, membatasi peran Dewan Hindia hanya sebagai pelengkap, dan menjadikan jabatan Gubernur Jenderal sebagai pusat komando tunggal. Semua keputusan penting kini langsung berada di bawah kewenangannya—baik sipil, militer, ekonomi, maupun yudisial.

2. Sentralisasi dan Reformasi Struktur Pemerintahan

Untuk menegaskan otoritas pusat, Daendels melakukan penataan ulang terhadap struktur administrasi kolonial:

Ia membagi Jawa ke dalam sejumlah prefektur dan kabupaten baru, yang dikepalai oleh pejabat kolonial (Residen dan Asisten Residen) yang langsung bertanggung jawab kepada dirinya.
Ia menghapus sistem warisan jabatan bupati, menggantinya dengan pengangkatan berdasarkan kompetensi dan loyalitas terhadap pemerintah pusat.
Ia mendirikan lembaga-lembaga administratif baru di bidang pajak, pekerjaan umum, kesehatan, dan kehakiman yang semuanya berada di bawah kontrol langsung pemerintah pusat di Batavia.

Langkah-langkah ini tidak hanya merombak birokrasi secara struktural, tetapi juga secara ideologis—menghilangkan konsep “penguasa lokal” dan menggantinya dengan “petugas negara.”

3. Pendisiplinan Aparatur Sipil

Sebagai seorang jenderal revolusioner yang berpikir dalam logika militer, Daendels memandang pegawai sipil seperti barisan tentara: harus disiplin, tunduk, dan bekerja cepat. Ia menerapkan standar militer dalam pengelolaan administrasi:

Pegawai sipil diharuskan mengenakan seragam resmi, datang tepat waktu, dan mengikuti aturan kerja yang ketat.
Setiap pejabat daerah wajib membuat laporan tertulis rutin tentang kondisi wilayahnya, termasuk jumlah penduduk, hasil panen, aktivitas militer, dan stabilitas sosial.
Pelanggaran disiplin dikenakan sanksi keras, mulai dari pemotongan gaji hingga pemecatan, bahkan penahanan.

Tidak ada toleransi terhadap ketidakefisienan, ketidakpatuhan, atau praktik korupsi. Hal ini membuat banyak pejabat lama—baik Eropa maupun pribumi—tertekan atau mengundurkan diri. Sebaliknya, muncullah kelas baru birokrat kolonial yang profesional, birokratis, namun sangat terikat pada pusat.

4. Penghapusan Kekuasaan Perantara dan Feodalisme Lokal

Kebijakan Daendels juga secara langsung menghantam struktur kekuasaan lokal tradisional, terutama para bupati dan bangsawan pribumi yang sebelumnya memegang kekuasaan luas di wilayah masing-masing. Ia menganggap bahwa struktur feodal ini tidak efisien, mudah berkompromi dengan musuh (seperti Inggris), dan menghambat penegakan kekuasaan pusat.

Banyak bupati diberhentikan, ditahan, atau dikurangi kekuasaannya, bahkan ada yang dipindahkan secara paksa.
Tanah-tanah feodal dideklarasikan sebagai milik negara kolonial, dan pajak diseragamkan langsung ke kas pemerintah pusat.
Lembaga pengadilan adat dan hukum lokal dirombak atau ditiadakan, digantikan oleh pengadilan kolonial berdasarkan hukum Eropa.

Dampaknya adalah runtuhnya kekuasaan politik lokal di banyak daerah, dan lahirnya struktur pemerintahan kolonial terpusat pertama di Jawa—cikal bakal dari pemerintahan sipil-militer yang akan bertahan sepanjang abad ke-19.

Melalui disiplin yang ketat dan pemusatan kekuasaan administratif, Daendels berhasil menciptakan struktur pemerintahan kolonial yang terintegrasi secara vertikal, yang seluruhnya dikendalikan dari Batavia oleh seorang Gubernur Jenderal dengan wewenang absolut. Sistem ini memungkinkan pelaksanaan cepat atas kebijakan militer dan infrastruktur strategis, namun dengan konsekuensi hilangnya otonomi lokal, meningkatnya beban rakyat, dan makin menajamnya jarak antara penguasa kolonial dan masyarakat pribumi.

Meskipun masa jabatannya singkat, model kekuasaan Daendels menjadi prototipe pemerintahan kolonial modern: efisien, terpusat, militeristik, dan teknokratik—sebuah warisan yang akan diteruskan oleh Belanda bahkan setelah Inggris sempat mengambil alih.

Penyingkiran Bupati dan Penguatan Kontrol Pusat atas Pribumi

Dalam strategi militerisasi dan sentralisasi pemerintahannya, Herman Willem Daendels memandang bahwa keberadaan para bupati pribumi—yang telah lama menjadi pilar kekuasaan lokal warisan masa VOC dan kerajaan tradisional—adalah hambatan utama dalam menciptakan pemerintahan kolonial yang kuat, efisien, dan loyal pada pusat. Oleh karena itu, ia melancarkan program sistematis untuk melemahkan, menggantikan, atau menyingkirkan kekuasaan para bupati, dan mengganti mereka dengan pejabat administratif baru yang sepenuhnya tunduk kepada otoritas Gubernur Jenderal di Batavia.

1. Bupati: Warisan Feodalisme yang Dianggap Tidak Loyal

Bupati-bupati di Jawa pada awal abad ke-19 umumnya adalah pewaris dari struktur kerajaan lokal yang telah dilembagakan ke dalam sistem kolonial sejak masa VOC. Mereka:

Memiliki kekuasaan atas tanah dan rakyat di wilayahnya.
Berwenang mengatur hukum, memungut pajak, mengerahkan tenaga kerja, dan memimpin milisi lokal.
Bertindak semi-otonom, hanya memberikan upeti dan laporan berkala kepada pemerintah pusat di Batavia.

Daendels menganggap struktur ini terlalu feodal, lamban, dan berisiko tinggi dalam situasi perang. Ia curiga bahwa banyak bupati menyimpan kesetiaan ganda—kepada rakyatnya dan kepada pihak luar, termasuk kemungkinan menjalin hubungan diam-diam dengan Inggris. Oleh karena itu, menurut Daendels, para bupati tidak bisa dibiarkan mempertahankan kekuasaan tradisionalnya di tengah situasi genting.

2. Penyingkiran dan Netralisasi Kekuasaan Lokal

Langkah-langkah konkret yang dilakukan Daendels untuk menyingkirkan kekuasaan bupati antara lain:

Penghapusan hak-hak feodal, seperti monopoli tanah, kewenangan hukum adat, dan hak untuk memungut pajak secara independen.
Penurunan status bupati dari penguasa menjadi pegawai negara kolonial, yang tunduk pada sistem gaji dan perintah administratif dari residen atau asisten residen.
Penggantian bupati yang dianggap tidak kooperatif, sering kali dengan tokoh lokal lain yang lebih loyal, atau bahkan pejabat Eropa.
Pembentukan struktur administratif baru seperti distrik dan prefektur yang menempatkan kepala-kepala wilayah baru di bawah kontrol langsung pejabat kolonial pusat.

Proses ini tidak selalu berjalan mulus. Banyak bupati yang menolak secara terbuka atau melakukan perlawanan pasif, seperti memperlambat pelaksanaan perintah, memanipulasi laporan, atau menyembunyikan hasil pajak. Beberapa ditangkap dan diasingkan. Ketegangan antara kekuasaan lokal dan pusat meningkat tajam selama masa Daendels berkuasa.

3. Pengawasan Ketat terhadap Rakyat Pribumi

Untuk melengkapi penghapusan kekuasaan bupati, Daendels membangun sistem pengawasan administratif dan militer yang ketat terhadap rakyat pribumi:

Setiap desa dan wilayah dicatat dalam registrasi populasi dan hasil produksi, sebagai dasar pengambilan pajak dan rekrutmen tenaga kerja.
Kepala desa (bekel, lurah) diubah statusnya menjadi bagian dari struktur kontrol kolonial, bukan lagi wakil komunitas.
Sistem kerja paksa (rodi) diberlakukan langsung dari pusat, tidak lagi melalui bupati, sehingga mengurangi kekuasaan lokal dalam mobilisasi rakyat.
Dibentuk unit milisi pribumi (hulpbataljon) yang dilatih dan dikomandoi oleh perwira Belanda untuk memperkuat pengendalian atas desa-desa.

Pengawasan ini juga didukung oleh laporan berkala dari pejabat kolonial dan penggunaan sanksi administratif terhadap wilayah yang tidak memenuhi target pajak atau rekrutmen tenaga kerja. Dalam waktu singkat, rakyat pribumi tidak lagi berada di bawah perlindungan atau perintah langsung bangsawan lokal, melainkan di bawah sistem kendali administratif dan militer kolonial yang terpusat.

4. Dampak Sosial dan Politik

Langkah-langkah ini menimbulkan perubahan besar dalam struktur kekuasaan masyarakat Jawa:

Otonomi politik lokal runtuh, dan digantikan oleh kekuasaan kolonial berbasis birokrasi dan senjata.
Rakyat tidak lagi memiliki penghubung tradisional (bupati) yang bisa menjadi perantara dengan pemerintah kolonial, sehingga memperparah keterasingan antara rakyat dan penguasa.
Resistensi kultural muncul dalam bentuk ketidakpuasan, pelarian massal dari kerja paksa, dan dalam beberapa kasus, pemberontakan kecil yang ditekan dengan kekerasan.

Namun di sisi lain, pemerintah kolonial menjadi lebih mampu mengontrol dan memobilisasi rakyat secara langsung dalam proyek-proyek pembangunan militer, pajak, dan logistik. Kekuasaan yang sebelumnya bersifat campuran—antara lokal dan kolonial—kini menjadi monolitik, hierarkis, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan pusat.

Penyingkiran bupati dan penguatan kontrol pusat atas pribumi merupakan salah satu ciri utama transformasi kekuasaan kolonial pada masa Daendels. Ia menggantikan sistem kolonial lama yang bergantung pada struktur feodal lokal dengan sistem pemerintahan militer-sipil modern yang terpusat dan dikendalikan langsung dari Batavia. Langkah ini menandai militerisasi bukan hanya atas institusi, tetapi juga atas masyarakat, menjadikan rakyat bukan sebagai subjek kultural lokal, tetapi sebagai bagian dari mesin negara kolonial yang diarahkan untuk pertahanan dan eksploitasi.

Proyek Jalan Raya Pos (Groote Postweg)

A. Tujuan Strategis

1. Mobilisasi Pasukan dari Anyer ke Panarukan (1.000+ km)

Pembangunan Groote Postweg (Jalan Raya Pos), yang membentang dari Anyer di ujung barat Jawa hingga Panarukan di ujung timur, adalah salah satu proyek paling ambisius dan monumental dalam sejarah kolonial Belanda. Jalan ini memiliki panjang lebih dari 1.000 kilometer, dibangun dalam waktu yang sangat singkat—sekitar satu tahun (1808–1809)—dan dilakukan dengan tenaga kerja paksa (rodi) dalam skala besar. Namun di balik kebesaran fisik dan kesan monumental itu, tersimpan tujuan strategis militer yang sangat jelas dan konkret: mobilisasi pasukan secepat mungkin di seluruh Pulau Jawa untuk menghadapi potensi invasi Inggris.

Daendels menyadari bahwa dalam situasi perang, kekuatan militer tidak cukup hanya terpusat di satu tempat. Mobilitas dan kecepatan distribusi pasukan menjadi elemen vital dalam mempertahankan koloni. Pulau Jawa, dengan bentuk memanjang dari barat ke timur, sebelumnya tidak memiliki infrastruktur yang memungkinkan perpindahan pasukan dan logistik dalam waktu singkat. Jalan-jalan lama peninggalan VOC bersifat tambal-sulam, banyak yang melalui medan berat, dan tidak dapat dilalui kendaraan berat atau gerobak pasukan secara efisien.

Dengan membangun jalur darat lurus dan lebar yang membentang dari titik pantai barat hingga pantai timur, Daendels ingin memastikan bahwa:

Pasukan Belanda dapat digerakkan dari Batavia ke titik-titik rawan seperti Surabaya, Semarang, dan Banyuwangi hanya dalam hitungan hari, bukan minggu.
Jika terjadi pendaratan musuh di wilayah mana pun di sepanjang pantai utara atau selatan, bala bantuan dapat segera dikirim tanpa harus melewati jalur laut yang sudah didominasi armada Inggris.
Jalur ini juga memungkinkan pengangkutan meriam, logistik militer, dan suplai pangan secara terus-menerus dan terjadwal.

Dengan demikian, Jalan Raya Pos dirancang sebagai urat nadi militer darat kolonial Belanda di Jawa. Ia bukan sekadar sarana komunikasi pos atau perdagangan, melainkan alat utama untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan pertahanan ke dalam satu sistem yang tanggap dan efisien.

2. Integrasi dan Pengawasan Pulau Jawa secara Cepat dan Efisien

Selain fungsi militer, pembangunan Groote Postweg juga merupakan bagian dari upaya Daendels untuk mengintegrasikan Pulau Jawa ke dalam satu sistem pemerintahan kolonial yang tersentralisasi dan terkontrol secara langsung dari Batavia. Sebelumnya, banyak wilayah di Jawa masih berada dalam pengaruh kuat elite lokal dan hanya terhubung secara simbolik dengan pusat. Keterbatasan komunikasi, transportasi, dan pengawasan membuat banyak wilayah bergerak semi-otonom, bahkan rawan membelot jika situasi politik berubah.

Dengan adanya Groote Postweg, Daendels menciptakan jalur kendali langsung antara pusat dan daerah-daerah:

Pejabat kolonial dapat berpindah dengan lebih cepat dari satu kota ke kota lain.
Pengawasan terhadap residen, kepala distrik, dan pejabat lokal dapat dilakukan secara rutin dan terjadwal.
Informasi dari daerah—termasuk laporan populasi, pajak, hasil panen, atau kerawanan keamanan—dapat dikirim ke Batavia dalam hitungan hari melalui sistem pos yang terintegrasi.

Fungsi komunikasi ini sangat penting dalam rasionalisasi birokrasi kolonial, sebab untuk pertama kalinya, pemerintah kolonial memiliki instrumen fisik untuk mengawasi seluruh pulau secara konsisten dan sistematis. Dengan jalan raya yang terbuka sepanjang pulau, kekuasaan tidak lagi hanya berbasis simbol atau jaringan informal, melainkan hadir secara material dan langsung di hadapan rakyat.

Tak hanya itu, keberadaan jalan ini juga memperkuat psikologi kekuasaan kolonial. Jalan yang membentang dari Anyer ke Panarukan menjadi semacam “garis kekuasaan” yang menunjukkan cakupan, kekuatan, dan kehadiran negara kolonial Belanda di seluruh Jawa. Di titik-titik penting sepanjang jalan, dibangun pos pengawas, tempat peristirahatan militer, bahkan stasiun pos resmi. Semua ini mempertegas bahwa jalan tersebut adalah alat kontrol dan kekuasaan, bukan sekadar alat transportasi.

Pembangunan Groote Postweg memiliki tujuan strategis ganda yang saling melengkapi: militer dan administratif. Di satu sisi, ia dirancang untuk menghadapi ancaman nyata dari Inggris melalui mobilisasi pasukan yang cepat. Di sisi lain, ia berfungsi sebagai sarana pengawasan dan integrasi kolonial, menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya terpisah oleh jarak dan fragmentasi kekuasaan. Dalam sejarah kolonialisme di Asia Tenggara, Groote Postweg adalah salah satu contoh paling nyata bagaimana infrastruktur fisik digunakan sebagai instrumen kekuasaan imperium.

B. Proses Pembangunan Jalan Raya Pos

Pembangunan Groote Postweg bukan hanya mencerminkan ambisi militer dan administratif Herman Willem Daendels, tetapi juga menjadi salah satu proyek paling kontroversial dan brutal dalam sejarah kolonial di Jawa. Kecepatan, skala, dan metode pelaksanaannya menunjukkan bahwa proyek ini lebih dari sekadar infrastruktur—ia adalah simbol kediktatoran kolonial dan eksploitasi besar-besaran terhadap tenaga kerja pribumi.

1. Sistem Kerja Paksa (Rodi)

Untuk membangun jalan sepanjang lebih dari 1.000 kilometer dalam waktu singkat, Daendels tidak mengandalkan buruh profesional atau angkatan kerja bayaran. Ia menggunakan kerja paksa (rodi) secara besar-besaran, melibatkan puluhan ribu rakyat dari desa-desa yang dilintasi rute jalan.

Setiap desa yang berada di jalur pembangunan diwajibkan mengirim sejumlah warga untuk bekerja tanpa bayaran, menggali, meratakan, dan memadatkan tanah.
Tenaga kerja ini sering kali dipaksa bekerja di medan berat seperti hutan, rawa, perbukitan, dan daerah pantai yang belum terjamah.
Banyak pekerja tidak diberi makanan dan perlindungan yang memadai, bahkan harus membawa bekal sendiri dari rumah. Mereka tinggal di tenda atau di tanah terbuka.
Kematian akibat kelelahan, kelaparan, penyakit, dan kekerasan aparat sangat tinggi. Beberapa catatan menyebutkan bahwa ribuan jiwa tewas selama pembangunan jalan ini, meski angka pastinya sulit diketahui karena tidak dicatat secara resmi oleh pemerintah kolonial.

Daendels bersikap keras terhadap para kepala desa dan pejabat lokal yang dianggap lalai dalam memenuhi kuota pekerja. Mereka yang menolak sering kali dihukum, dipenjara, atau diganti. Sistem rodi ini membuat pembangunan jalan berjalan cepat, tetapi meninggalkan luka mendalam dalam memori kolektif masyarakat Jawa.

2. Waktu Penyelesaian dan Rute Strategis

Salah satu hal paling mengagumkan—dan ironis—dari proyek ini adalah kecepatan penyelesaiannya. Dalam waktu kurang dari satu tahun (1808–1809), jalan ini berhasil dibangun dan difungsikan dari ujung barat Anyer hingga timur Panarukan. Ini adalah proyek infrastruktur kolonial terbesar dan tercepat di Asia Tenggara pada masanya.

Rute jalan ini didesain dengan pertimbangan strategis:

Menghubungkan pusat-pusat militer dan administratif kolonial di Batavia, Cirebon, Semarang, Surabaya, hingga Panarukan.
Menghindari medan ekstrem sejauh mungkin, meski tetap menembus wilayah sulit ketika dianggap strategis (misalnya, hutan di daerah Garut atau dataran tinggi di Banyumas).
Menyusuri pantai utara Jawa, yang menjadi jalur ekonomi dan pemerintahan utama, namun juga mencakup beberapa bagian selatan untuk tujuan militer dan pengawasan.
Jalan ini dibuat selebar sekitar 6–7 meter, cukup untuk dilalui dua gerobak militer besar atau pasukan dalam formasi jalan cepat.

Seluruh jalur tersebut tidak diaspal (karena teknologi aspal belum digunakan), tetapi dipadatkan dengan batu dan tanah keras, diperkuat di beberapa bagian dengan jembatan kayu dan batu, serta ditandai dengan penunjuk jarak dan pos pemberhentian setiap beberapa kilometer.

3. Sumber Daya Manusia dan Logistik

Pembangunan Groote Postweg melibatkan pengerahan logistik dalam skala nasional:

Puluhan ribu tenaga kerja pribumi, termasuk laki-laki dewasa, anak-anak muda, dan dalam beberapa kasus, perempuan.
Para mandor dan pejabat desa bertindak sebagai pengawas lokal, sering kali di bawah tekanan militer.
Daendels juga menugaskan sejumlah insinyur dan surveyor Eropa untuk mengawasi pembangunan dan menentukan rute yang efisien.
Logistik makanan dan alat kerja menjadi tanggung jawab rakyat setempat, bukan pemerintah kolonial—beban ini membuat banyak desa mengalami krisis pangan dan tenaga kerja.
Kuda, kerbau, dan gerobak dipinjam (atau dirampas) untuk mengangkut batu, kayu, dan perlengkapan militer.

Pusat koordinasi logistik ditempatkan di Batavia dan Semarang, sementara setiap wilayah yang dilewati memiliki pos komando lapangan. Semua proses pembangunan diatur seperti operasi militer: cepat, tegas, dan tanpa kompromi.

Proses pembangunan Jalan Raya Pos menunjukkan efisiensi brutal dari kekuasaan kolonial militeristik. Dibangun dengan kecepatan luar biasa, proyek ini menjadi simbol dari apa yang dapat dicapai ketika kekuasaan otoriter, teknologi Eropa, dan eksploitasi maksimal terhadap rakyat bertemu dalam satu proyek tunggal. Di satu sisi, jalan ini menjadi fondasi penting bagi konektivitas pulau Jawa. Namun di sisi lain, ia dibangun dengan pengorbanan manusia yang sangat besar, menjadikannya salah satu monumen kekuasaan kolonial yang paling menyakitkan dalam sejarah Nusantara.

C. Dampak Sosial dan Ekonomi

Pembangunan Groote Postweg bukan hanya merupakan proyek militer dan administratif, tetapi juga menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang luas dan mendalam bagi masyarakat Pulau Jawa. Dalam waktu singkat, proyek ini mengubah lanskap fisik, tatanan sosial, hingga dinamika kekuasaan di seluruh wilayah yang dilalui. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pekerja yang terlibat langsung, tetapi juga oleh komunitas-komunitas lokal yang terkena imbas sistem kerja paksa dan perubahan struktur ruang.

1. Kematian Ribuan Pekerja Pribumi

Salah satu dampak sosial paling tragis dari pembangunan Jalan Raya Pos adalah kematian massal para pekerja rodi. Ribuan penduduk desa yang dipaksa bekerja di bawah tekanan militer dan dalam kondisi kerja yang sangat buruk menjadi korban dari proyek ini.

Para pekerja bekerja dalam cuaca ekstrem, tanpa perlindungan kesehatan dan hampir tanpa upah.
Penyakit seperti malaria, disentri, dan kolera menyebar cepat di antara kamp-kamp pekerja yang padat dan tidak higienis.
Kelelahan, kecelakaan kerja, kelaparan, dan siksaan dari mandor atau tentara penjaga menjadi penyebab utama kematian.
Banyak desa kehilangan laki-laki usia produktif dalam jumlah besar, menyebabkan kekosongan tenaga kerja pertanian dan penurunan hasil panen.

Kematian ini tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga meninggalkan trauma sosial dan memicu ketakutan terhadap segala bentuk proyek pembangunan kolonial. Dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa, Groote Postweg menjadi simbol penderitaan yang dikenang selama generasi.

2. Perubahan Tata Ruang dan Mobilitas Masyarakat

Sebelum pembangunan jalan ini, transportasi dan komunikasi antardaerah di Jawa sangat bergantung pada jalur sungai, jalan setapak tradisional, dan jalur-jalur kerajaan lama. Pembangunan Groote Postweg secara drastis mengubah tata ruang dan orientasi gerak masyarakat.

Desa-desa yang sebelumnya terpencil menjadi lebih mudah diakses, namun sekaligus lebih terpantau oleh aparat kolonial.
Banyak pemukiman terpaksa dipindahkan atau dibongkar untuk membuka jalur jalan.
Pasar, kantor pos, dan penginapan bermunculan di sepanjang jalan, mempercepat pertumbuhan kota-kota kecil dan sentra dagang baru.
Jalan ini juga mendorong perubahan orientasi ekonomi masyarakat, dari ekonomi subsisten lokal menjadi ekonomi yang terkoneksi dengan pasar kolonial.

Mobilitas masyarakat meningkat, tetapi bukan tanpa kendali. Perjalanan di sepanjang Groote Postweg diawasi ketat; pos-pos jaga dan pengawasan administratif dibangun di berbagai titik. Maka, sekaligus dengan meningkatnya konektivitas, terjadi pula pengetatan kontrol sosial dan politik.

3. Akselerasi Konektivitas dan Kontrol Kolonial

Secara ekonomi, Groote Postweg membuka peluang integrasi Jawa ke dalam pasar kolonial global. Daerah-daerah produksi seperti Priangan (kopi), Cirebon (beras dan garam), Semarang (tembakau), dan Surabaya (gula dan hasil hutan) kini bisa lebih cepat mengirim hasilnya ke pelabuhan utama atau pusat distribusi kolonial. Pemerintah kolonial menjadi lebih mudah:

Menghitung dan menagih pajak secara teratur, karena laporan dari desa bisa sampai ke Batavia lebih cepat.
Memobilisasi tenaga kerja dan sumber daya, baik untuk pertahanan maupun pembangunan proyek lain.
Mengintegrasikan kekuasaan hukum dan pengadilan kolonial hingga ke daerah yang sebelumnya terisolasi.

Kontrol kolonial mengalami percepatan. Tidak hanya militer, tetapi juga administrasi, perpajakan, hukum, dan bahkan ideologi kolonial bisa menjangkau wilayah-wilayah pedalaman yang sebelumnya hanya secara nominal tunduk pada Batavia. Jalan ini menjadi alat utama dalam membentuk “negara kolonial modern” yang mengandalkan kehadiran fisik, mobilitas kekuasaan, dan kecepatan komunikasi.

Dampak sosial dan ekonomi pembangunan Groote Postweg sangat luas: dari penderitaan fisik akibat kerja paksa dan kematian massal, hingga revolusi dalam tata ruang dan sistem kendali kolonial. Jalan ini bukan hanya infrastruktur transportasi, tetapi alat penetrasi kekuasaan yang menandai babak baru dalam hubungan antara penjajah dan rakyat pribumi. Di satu sisi, ia membuka konektivitas dan mempercepat pertumbuhan beberapa kota; namun di sisi lain, ia menjadi jejak kekuasaan paksa yang dibangun di atas penderitaan rakyat.

Jejak Jalan Raya Pos Kini

**1. Jalan Pantura sebagai Warisan Fungsional Jalan Raya Pos

Lebih dari dua abad setelah dibangun oleh Herman Willem Daendels pada awal abad ke-19, Groote Postweg tidak lenyap bersama runtuhnya kekuasaan kolonial. Sebaliknya, ia terus bertransformasi menjadi tulang punggung utama sistem transportasi modern di Pulau Jawa, khususnya dalam bentuk jalan yang kita kenal saat ini sebagai Jalur Pantura (Pantai Utara Jawa).

Jalur Pantura adalah jalan nasional utama yang menghubungkan kota-kota penting di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, dari Merak (Banten) hingga Surabaya dan Banyuwangi (Jawa Timur). Sebagian besar rute ini mengikuti atau dibangun di atas rute Jalan Raya Pos, menjadikannya bukan sekadar jalur ekonomi dan logistik, tetapi juga warisan kolonial yang bertransformasi menjadi infrastruktur nasional.

1.1. Fungsi Strategis dan Ekonomi yang Berlanjut

Apa yang dulu dibangun Daendels untuk memobilisasi pasukan dan kontrol militer, kini menjadi salah satu jalur paling vital dalam ekonomi Indonesia:

Distribusi logistik: Ribuan truk barang, kendaraan niaga, dan armada logistik menggunakan jalur ini setiap hari untuk mengangkut hasil pertanian, industri, dan barang konsumsi dari dan ke pelabuhan utama.
Akses antar kota: Jalur Pantura menghubungkan kota-kota besar seperti Cilegon, Jakarta, Cirebon, Semarang, Kudus, Rembang, Tuban, Surabaya, hingga ujung timur Jawa, menjadi jalur utama bagi jutaan orang setiap tahun.
Transportasi nasional: Pada masa arus mudik dan liburan nasional, Jalan Pantura menjadi jalur utama pergerakan jutaan pemudik, memperlihatkan peranannya yang sentral dalam kehidupan masyarakat modern.

Warisan fungsional ini menjadikan Groote Postweg sebagai salah satu infrastruktur kolonial yang berhasil beradaptasi dengan perubahan zaman, dan tetap relevan hingga hari ini.

1.2. Warisan Teknis dan Rute Tata Ruang

Meskipun telah banyak diperlebar, diaspal, dan dimodernisasi, sebagian besar trase (jalur dasar) Jalan Pantura masih mengikuti garis dasar Jalan Raya Pos:

Banyak jembatan, alun-alun, dan pasar tradisional yang berkembang di sepanjang rute ini berasal dari titik-titik istirahat atau pos yang dibangun Daendels.
Rute-rute lurus panjang yang menjadi ciri khas Jalan Raya Pos masih dapat ditemui di daerah Subang, Brebes, Pekalongan, Demak, Lamongan, dan lainnya.
Beberapa bangunan pos jaga dan kantor pos era kolonial masih berdiri, meskipun kini digunakan untuk fungsi berbeda, atau dalam kondisi terbengkalai.

Selain itu, rute ini juga membentuk pola permukiman linear yang khas, di mana desa-desa, kecamatan, dan kota-kota kecil berkembang mengikuti jalan utama. Fenomena ini mencerminkan bagaimana infrastruktur kolonial memiliki dampak jangka panjang terhadap pola ruang dan pertumbuhan kota.

1.3. Kritik dan Tantangan Modern

Sebagai warisan fungsional, Jalan Pantura juga menghadapi berbagai tantangan modern:

Kemacetan dan kepadatan ekstrem, terutama di kawasan industri dan pelabuhan.
Kondisi jalan yang cepat rusak, akibat beban berat truk-truk logistik yang melebihi daya dukung harian.
Kesenjangan perawatan antara segmen jalan di daerah-daerah kaya dengan wilayah terpencil.

Namun tantangan ini justru menunjukkan bahwa pentingnya Jalan Raya Pos tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap menjadi denyut utama mobilitas ekonomi di Jawa, bahkan saat tol-tol baru dibangun. Jalan Pantura tetap tidak tergantikan bagi kelas menengah bawah, transportasi rakyat, dan distribusi non-eksklusif.

Transformasi Groote Postweg menjadi Jalan Pantura adalah bukti bagaimana infrastruktur kolonial yang dibangun dengan kekuatan dan paksaan dapat bertahan dan berkembang menjadi arteri kehidupan nasional. Ia telah bergeser dari alat kendali militer menjadi jalur perdagangan, ekonomi, dan budaya yang dinamis. Meski dibangun di atas penderitaan rakyat, jalan ini kini menjadi jembatan masa lalu dan masa kini, sekaligus pengingat bahwa infrastruktur tidak pernah netral—ia mencerminkan kekuasaan, ideologi, dan sejarah yang melekat dalam fisiknya.

D. Jejak Jalan Raya Pos Kini

2. Situs Sejarah dan Pelestarian (Misalnya Titik Nol Anyer)

Selain menjadi warisan fungsional melalui Jalur Pantura, Jalan Raya Pos juga meninggalkan sejumlah situs sejarah yang kini menjadi penanda penting dalam memori kolektif bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya masih berdiri kokoh, sebagian telah berubah fungsi, dan sisanya nyaris hilang dilupakan. Namun yang pasti, fizik jejak kekuasaan kolonial itu masih bisa ditelusuri, menjadi pengingat akan masa lalu yang kompleks—antara pembangunan dan penindasan, antara kemajuan dan penderitaan.

2.1. Titik Nol Kilometer Anyer: Simbol Awal Penaklukan dan Kendali

Salah satu situs paling penting dan simbolis adalah Titik Nol Kilometer di Anyer, Banten. Titik ini menandai permulaan Jalan Raya Pos di ujung barat Pulau Jawa, dan hingga kini dikenal sebagai lokasi awal proyek monumental Daendels. Di tempat ini, berdiri sebuah monumen batu kecil yang bertuliskan “0 Km” sebagai penanda sejarah nasional.

Titik ini tidak hanya menandai awal jalan secara fisik, tetapi juga secara simbolis:

Ia mewakili dimulainya proyek militerisasi total oleh Daendels, dari barat menuju timur.
Lokasinya yang berada di tepi Selat Sunda menegaskan pentingnya pengawasan terhadap jalur laut internasional.
Pembangunannya di Anyer—yang dekat dengan garis pantai dan pelabuhan penting—menunjukkan bahwa kontrol kolonial dimulai dari akses laut, lalu menjalar ke daratan.

Saat ini, Titik Nol Anyer menjadi situs wisata sejarah, meskipun pengelolaannya masih terbatas. Sayangnya, banyak pengunjung tidak menyadari makna historis yang lebih dalam dari tempat ini. Beberapa catatan sejarah dan interpretasi visual mulai dikembangkan oleh pemerintah daerah, tetapi upaya pelestariannya masih minim dibandingkan nilai simboliknya.

2.2. Situs Pos, Kantor, dan Jejak Arsitektural Sepanjang Jalur

Selain Titik Nol Anyer, banyak bangunan-bangunan lama yang dahulu digunakan sebagai:

Pos perhentian dan penginapan pasukan (halte post)
Kantor pos kolonial
Barak militer dan rumah pejabat

Sebagian dari bangunan ini masih dapat ditemukan di kota-kota seperti Cilegon, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Demak, Lamongan, hingga Panarukan, meskipun sering kali dalam kondisi terbengkalai atau telah berubah fungsi menjadi bangunan perkantoran dan rumah penduduk.

Di beberapa kota, jejak ini justru terintegrasi dalam jalur wisata sejarah, seperti di Semarang (Kota Lama) atau Cirebon (kompleks kantor pos tua). Namun di banyak tempat lain, jejak ini belum tercatat dan belum dikonservasi secara serius.

2.3. Tantangan Pelestarian dan Reinterpretasi Sejarah

Salah satu tantangan utama dalam pelestarian warisan Jalan Raya Pos adalah ambivalensi narasi sejarahnya:

Di satu sisi, ia adalah warisan arsitektur dan infrastruktur yang monumental.
Di sisi lain, ia dibangun melalui kerja paksa yang menewaskan ribuan rakyat pribumi.

Hal ini membuat pendekatan pelestarian tidak bisa hanya fokus pada fisik bangunan atau nilai teknis, melainkan juga harus memuat narasi yang kritis dan adil terhadap sejarah kolonial. Jalan Raya Pos harus dilihat bukan hanya sebagai capaian teknologis, tetapi juga sebagai jejak kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan, dan karenanya perlu dikontekstualisasikan dengan benar dalam kurikulum sejarah, tata ruang kota, dan memori publik.

Beberapa upaya pelestarian telah dilakukan secara sporadis oleh komunitas sejarah, LSM kebudayaan, dan inisiatif lokal, namun belum ada satu kebijakan nasional yang menyeluruh untuk menjadikan Groote Postweg sebagai warisan sejarah yang diakui dan dilindungi secara resmi oleh negara dalam satu sistem narasi terpadu.

Situs-situs sejarah yang tersisa dari pembangunan Jalan Raya Pos—terutama Titik Nol Kilometer di Anyer—merupakan penanda penting dari sejarah kolonialisme dan pembangunan infrastruktur di Nusantara. Meski sering diabaikan atau dilihat sebagai sisa masa lalu, situs-situs ini menyimpan cerita kompleks tentang kekuasaan, penderitaan, dan transformasi ruang. Upaya pelestarian dan reinterpretasi sejarah perlu dilakukan tidak hanya untuk menghargai nilai arsitektural atau simbolik, tetapi juga untuk menyuarakan kembali pengalaman rakyat yang menjadi korban dalam proyek besar kekuasaan kolonial.

Kebijakan Daendels Lainnya

Di luar proyek militerisasi dan pembangunan Groote Postweg, Herman Willem Daendels juga menerapkan sejumlah kebijakan struktural yang menandai upaya modernisasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda secara menyeluruh. Sebagai seorang jenderal revolusioner yang berpandangan rasional, efisien, dan anti-feodal, ia melihat bahwa kekuasaan kolonial hanya bisa bertahan jika dijalankan secara terpusat dan berdasarkan hukum yang jelas. Dalam konteks ini, Daendels melaksanakan reformasi administrasi, hukum, dan perpajakan sambil menghadapi berbagai konflik dengan elite lama, baik lokal maupun Eropa.

1. Reformasi Administrasi Kolonial

Salah satu prioritas Daendels adalah menciptakan sistem pemerintahan kolonial yang modern, efisien, dan bebas dari praktik warisan VOC yang korup dan penuh patronase. Ia membentuk sistem administrasi baru yang terdiri dari:

Prefektur dan distrik, yang menggantikan sistem lama berbasis keresidenan VOC dan kekuasaan lokal.
Pengangkatan Residen dan Asisten Residen sebagai pejabat tertinggi di daerah, dengan tugas administratif, yudisial, dan militer.
Penerapan sistem pelaporan rutin dan pengawasan ketat terhadap semua unit administratif di bawahnya.

Daendels juga menerapkan prinsip keseragaman dalam struktur birokrasi, menghilangkan ambiguitas antara wewenang sipil dan militer, dan menempatkan semua pejabat dalam sistem komando vertikal yang jelas. Ia menekankan bahwa semua pegawai kolonial adalah abdi negara, bukan tuan atas rakyat.

2. Pengurangan Kekuasaan VOC (yang Sudah Dibubarkan pada 1799)

Meskipun secara resmi VOC telah dibubarkan pada 31 Desember 1799, sisa-sisa pengaruhnya masih terasa kuat di Hindia Belanda. Banyak mantan pejabat VOC yang masih menduduki posisi penting, dan sistem monopoli dagang serta jaringan patronase lama masih digunakan dalam pengelolaan sumber daya.

Daendels melihat ini sebagai penghalang modernisasi dan ketertiban. Ia mengambil langkah-langkah untuk:

Menghapus monopoli perdagangan lama, terutama dalam komoditas seperti beras, garam, dan hasil bumi.
Menasionalisasi aset-aset dagang VOC dan mengalihkan pengelolaannya langsung ke pemerintah kolonial.
Mendisiplinkan para pedagang besar dan pemilik modal Eropa yang masih beroperasi seperti pada masa VOC.

Dengan kebijakan ini, Daendels mencoba mengubah karakter kekuasaan kolonial dari yang berorientasi dagang menjadi berorientasi negara dan militer. Ia ingin Hindia Belanda dikelola seperti negara bagian modern, bukan sebagai perusahaan dagang raksasa.

3. Kode Hukum Baru dan Rasionalisasi Sistem Perpajakan

Daendels juga berupaya memperkenalkan sistem hukum yang lebih rasional dan terstandardisasi, menggantikan hukum VOC yang semrawut dan hukum adat yang bervariasi antar wilayah. Ia memperkenalkan prinsip-prinsip hukum Eropa, termasuk:

Pembentukan pengadilan kolonial resmi di beberapa kota besar.
Pembakuan prosedur hukum, bukti, dan sanksi yang lebih jelas.
Pengenalan sistem kontrak kerja, akta tanah, dan surat resmi yang sah menurut hukum kolonial.

Di bidang perpajakan, Daendels menghapus banyak praktek pungutan lokal dan perantara, menggantinya dengan sistem pajak terpusat:

Pajak tanah dan hasil pertanian dikenakan secara langsung ke rakyat, dengan pengawasan dari pejabat kolonial, bukan melalui bupati.
Pembayaran pajak dicatat secara tertulis dan masuk ke kas negara, bukan ke kas pribadi penguasa lokal.
Penerapan sistem kuota dan target pajak per desa, yang dijaga ketat oleh pejabat distrik.

Meskipun rasional secara teori, sistem ini menimbulkan tekanan luar biasa terhadap rakyat kecil, terutama ketika digabungkan dengan kerja paksa untuk proyek infrastruktur dan militer.

4. Konflik dengan Kalangan Elite Lokal dan Eropa

Tidak semua kebijakan reformasi Daendels berjalan mulus. Karakternya yang keras, gaya kepemimpinan yang otoriter, dan kecenderungannya untuk menyingkirkan struktur lama menimbulkan banyak perlawanan, baik dari kalangan elite lokal maupun pejabat Eropa.

Para bupati dan bangsawan pribumi merasa terancam dengan pengurangan otonomi dan hak waris mereka. Banyak yang disingkirkan atau dijadikan pegawai rendahan dalam struktur kolonial baru.
Pejabat VOC dan pedagang Eropa lama menolak penghapusan monopoli dan penertiban perdagangan. Mereka menganggap Daendels terlalu revolusioner dan merusak kestabilan ekonomi lama.
Beberapa residen dan perwira militer juga mengeluhkan kepemimpinan Daendels yang terlalu sentralistik, tidak memberi ruang diskusi, dan menolak masukan.

Konflik ini membuat posisi Daendels menjadi semakin rapuh, terutama setelah tekanan dari Napoleon melemah dan kekuatan Inggris meningkat. Pada akhirnya, Daendels dipanggil kembali ke Eropa pada tahun 1811, dan digantikan oleh Jan Willem Janssens, beberapa bulan sebelum Inggris menyerang dan merebut Jawa.

Kebijakan-kebijakan Herman Willem Daendels di luar aspek militer menunjukkan bahwa ia adalah seorang reformis radikal yang berusaha membangun fondasi negara kolonial modern—berbasis hukum, administrasi terpusat, dan kekuasaan negara yang kuat. Namun pendekatan ini juga menghancurkan banyak tatanan sosial tradisional, menciptakan ketegangan dengan elite lokal dan Eropa, serta mempercepat proses alienasi antara pemerintah kolonial dan rakyat. Meskipun kontroversial, reformasi yang dijalankan Daendels meninggalkan warisan sistemik yang akan terus membentuk wajah kolonialisme Belanda di Nusantara selama satu abad berikutnya.

Akhir Pemerintahan Daendels

Meskipun Herman Willem Daendels dikenal sebagai salah satu figur paling agresif dan reformis dalam sejarah kolonial Hindia Belanda, masa pemerintahannya berakhir dengan kegagalan strategis, baik secara politik, militer, maupun diplomatik. Pemerintahan yang semula dibangun untuk mempertahankan Jawa dari invasi Inggris justru berakhir dengan jatuhnya pulau Jawa ke tangan Inggris pada tahun 1811. Kegagalan ini bukan semata karena kekuatan eksternal yang lebih unggul, tetapi juga akibat konflik internal, alienasi elite, dan melemahnya legitimasi kekuasaan kolonial dari dalam.

1. Konflik Internal dan Eksternal

Sepanjang masa kekuasaannya, Daendels menghadapi konflik multidimensi, baik di dalam tubuh pemerintahan kolonial maupun dari luar.

Di tingkat internal:

Ia ditentang oleh pejabat-pejabat Eropa lama yang tidak setuju dengan metode kepemimpinan otoriternya.
Banyak bupati dan bangsawan lokal merasa dikesampingkan, kehilangan status dan sumber daya mereka.
Sistem kerja paksa dan beban pajak yang berat memicu resistensi diam-diam dari masyarakat desa dan pejabat lapisan bawah.

Di tingkat eksternal:

Ancaman Inggris semakin nyata. Blokade laut oleh armada Inggris mencekik suplai dari Eropa ke Jawa.
Koloni Belanda lainnya telah jatuh satu per satu ke tangan Inggris: Ceylon, Melaka, Maluku, bahkan Suriname.
Inggris semakin agresif mempersiapkan invasi skala penuh ke Jawa, terutama setelah Daendels gagal membangun sistem pertahanan laut yang memadai.

Situasi ini menciptakan tekanan luar biasa bagi Daendels, yang harus mengelola koloni dalam kondisi terisolasi, kekurangan sumber daya, dan penuh ketegangan sosial.

2. Kegagalan Mempertahankan Hubungan dengan Elite Lokal

Salah satu kesalahan strategis Daendels adalah ketidakmampuannya menjaga hubungan baik dengan elite pribumi, khususnya para bupati, bangsawan, dan pemuka agama. Padahal, kelompok ini memiliki peran penting sebagai perantara antara kekuasaan kolonial dan rakyat.

Langkah-langkah Daendels yang dianggap menyudutkan elite lokal antara lain:

Menghapus kekuasaan warisan dan mengganti jabatan bupati dengan sistem pegawai.
Menerapkan pajak dan kerja paksa langsung dari pusat, tanpa melalui struktur sosial lokal.
Menegakkan hukum kolonial yang mengabaikan hukum adat dan norma tradisional.

Akibatnya, banyak elite lokal bersikap pasif atau bahkan bersimpati kepada Inggris, yang dalam kampanye propagandanya menjanjikan “pemerintahan yang lebih lunak” dan memperlihatkan pendekatan diplomatik yang lebih fleksibel.

3. Penarikan Daendels dan Penggantian oleh Janssens

Situasi yang semakin memburuk membuat pemerintah Kerajaan Belanda—yang saat itu masih berada dalam orbit kekuasaan Prancis—memutuskan untuk menarik Daendels dari jabatannya. Pada awal tahun 1811, ia dipanggil pulang ke Eropa dan digantikan oleh Jan Willem Janssens, seorang perwira militer yang sebelumnya bertugas di Afrika Selatan.

Penggantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan pengakuan bahwa pendekatan Daendels—meski ambisius—gagal menstabilkan koloni dan menyiapkannya menghadapi serangan Inggris. Janssens, yang lebih moderat dan diplomatis, diharapkan mampu meredam konflik internal dan membangun aliansi dengan elite lokal. Namun sayangnya, waktu sudah terlalu singkat. Inggris sudah bersiap melancarkan serangan besar.

4. Invasi Inggris pada 1811 dan Jatuhnya Hindia Belanda

Pada pertengahan tahun 1811, Inggris meluncurkan ekspedisi militer besar-besaran ke Jawa. Operasi ini dipimpin oleh Sir Samuel Auchmuty, dengan perencanaan dan dukungan logistik dari Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Letnan Gubernur di India. Pasukan Inggris terdiri dari:

Sekitar 12.000 tentara, sebagian besar berasal dari India (pasukan Sepoy).
Armada besar kapal perang dan kapal transportasi dari Madras dan Bengal.

Pasukan mendarat di Teluk Batavia dan menyerang Meester Cornelis (Jatinegara) pada Agustus 1811. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari dan mengakibatkan kerugian besar di kedua pihak. Namun karena pertahanan kolonial Belanda tidak cukup kuat, dan tidak ada dukungan dari laut, Batavia jatuh ke tangan Inggris.

Janssens melarikan diri ke pedalaman (Yogyakarta dan kemudian Surakarta), namun dalam waktu beberapa minggu, ia terpaksa menyerah. Pada 18 September 1811, perjanjian resmi penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris ditandatangani. Jawa dan wilayah sekitarnya menjadi koloni Inggris hingga 1816, di bawah administrasi Thomas Stamford Raffles.

Dengan peristiwa ini, berakhirlah era pertama pemerintahan kolonial Belanda modern di Hindia, dan masa kekuasaan Daendels menjadi penanda terakhir sebelum transisi kekuasaan ke Inggris.

Akhir pemerintahan Daendels mencerminkan batas dari kekuasaan otoriter dalam konteks kolonial yang kompleks. Meskipun ia berhasil membangun infrastruktur dan menata ulang sistem pemerintahan, kegagalannya dalam membangun hubungan sosial-politik dengan elite lokal, serta ketidakmampuan untuk menghadapi kekuatan eksternal, mengakibatkan keruntuhan total proyek kekuasaannya. Kejatuhan Jawa ke tangan Inggris pada 1811 adalah konsekuensi langsung dari kebijakan-kebijakan Daendels—sekaligus bukti bahwa kekuatan militer dan administrasi tanpa legitimasi sosial tak akan mampu bertahan lama.

Warisan dan Kontroversi

Meskipun masa kekuasaan Herman Willem Daendels di Hindia Belanda berlangsung singkat, dampak dan warisannya tetap membekas kuat dalam lanskap fisik, birokrasi, serta narasi sejarah Indonesia. Ia bukan sekadar tokoh kolonial biasa, melainkan figur yang membawa transformasi mendalam, baik dalam bentuk pembangunan maupun penindasan. Warisan yang ditinggalkannya terus diperdebatkan hingga kini—antara mereka yang mengaguminya sebagai pembangun dan reformis, dengan mereka yang mengecamnya sebagai penguasa brutal yang menindas rakyat.

1. Warisan Fisik: Infrastruktur, Jalan, dan Benteng

Warisan paling nyata dari masa Daendels adalah peninggalan fisik berupa Jalan Raya Pos (Groote Postweg), yang kemudian menjadi jalur utama Jalan Pantura modern. Jalan ini tidak hanya menghubungkan titik-titik utama di Jawa, tetapi juga mengubah pola permukiman, mobilitas, dan orientasi ruang masyarakat.

Selain jalan, Daendels juga meninggalkan:

Benteng-benteng militer seperti Fort Willem I di Ambarawa dan penguatan di Anyer, Meester Cornelis, serta Surabaya.
Barak-barak tentara, gudang logistik, dan pelabuhan militer, meski banyak di antaranya kini hilang atau beralih fungsi.
Bangunan kantor pos, stasiun pengawas, dan titik-titik koordinasi, sebagian besar menjadi situs sejarah atau terintegrasi ke dalam bangunan pemerintah dan kota-kota kecil.

Warisan infrastruktur ini menjadi bukti bahwa Daendels berupaya membentuk “negara dalam koloni”, dengan sistem yang bisa bertahan bahkan setelah kepergiannya.

2. Warisan Sistem Sentralistik dan Militeristik dalam Birokrasi Kolonial

Lebih dari sekadar infrastruktur, warisan terbesar Daendels adalah pembentukan sistem birokrasi kolonial yang sentralistik, hierarkis, dan bercorak militer. Ia menghapus kekuasaan lokal yang bersifat warisan dan menggantinya dengan pejabat negara yang ditunjuk dari pusat. Ia juga memperkenalkan:

Sistem pelaporan dan komando tunggal, tanpa ruang kompromi dengan elite lokal.
Disiplin kerja dan struktur administrasi bertingkat, yang kelak menjadi model birokrasi Hindia Belanda selama satu abad berikutnya.
Militerisasi masyarakat, di mana kekuasaan dijalankan dengan prinsip kendali, pengawasan, dan mobilisasi paksa.

Struktur ini akan dipertahankan, disempurnakan, dan diadaptasi oleh Belanda maupun Inggris, serta menjadi cikal bakal sistem pemerintahan kolonial modern yang mendominasi Nusantara hingga awal abad ke-20.

3. Pandangan Kontras: Pembangun vs Penindas

Figur Daendels selalu menimbulkan kontradiksi tafsir sejarah. Di satu sisi, ia dipuji sebagai:

Birokrat reformis, yang membawa semangat modernisasi dan efisiensi ke dalam kekuasaan kolonial.
Pembaharu sistem militer dan hukum, yang menertibkan kekacauan warisan VOC.
Arsitek pembangunan infrastruktur skala besar, yang berpandangan jauh ke depan.

Namun di sisi lain, ia juga dikenang sebagai:

Penguasa otoriter, yang memerintah dengan tangan besi tanpa ruang dialog.
Penindas rakyat, yang memberlakukan kerja paksa dalam skala besar dan menyebabkan kematian ribuan orang.
Perusak struktur sosial lokal, yang menghancurkan pranata tradisional tanpa transisi yang adil.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan ambivalensi kolonialisme itu sendiri—bahwa pembangunan tidak pernah netral, melainkan lahir dari relasi kuasa yang timpang dan sering kali disertai kekerasan.

4. Jalan Raya Pos sebagai Simbol Ambivalensi Kolonialisme

Dari semua peninggalan Daendels, Groote Postweg menjadi simbol paling kuat dari ambivalensi kekuasaan kolonial. Jalan ini telah bertransformasi dari:

Jalur militer represif, menjadi arteri ekonomi nasional.
Alat kontrol kekuasaan, menjadi sarana konektivitas masyarakat luas.
Monumen kerja paksa dan kematian, menjadi infrastruktur strategis yang mendukung pembangunan nasional.

Banyak orang Indonesia saat ini melintasi Jalur Pantura tanpa menyadari bahwa mereka sedang menapaki jejak kekuasaan kolonial yang dibangun dengan darah dan keringat nenek moyang mereka. Maka Jalan Raya Pos menjadi ruang sejarah yang kompleks: ia tidak bisa dimuliakan tanpa diingatkan asal-usulnya, dan tidak bisa dikutuk tanpa mengakui peran fungsionalnya.

Dalam konteks ini, Groote Postweg bukan hanya peninggalan arsitektural, tetapi juga artefak politik dan etika sejarah—ia mengajak kita untuk mengingat, mengkritik, dan merefleksikan cara-cara kekuasaan dibangun dan dijalankan di masa lalu, serta bagaimana warisannya membentuk kehidupan kita hari ini.

Warisan Daendels adalah warisan yang berlapis dan penuh paradoks. Ia membangun negara kolonial modern, namun dengan metode kekuasaan yang eksploitatif. Ia menciptakan jalan dan ketertiban, namun melalui kerja paksa dan represi. Ia dikenang sebagai pelopor pembangunan dan diktator militer dalam satu wajah. Dalam membaca warisan ini, sejarah Indonesia perlu mengembangkan narasi yang jujur, kritis, dan berimbang, agar masyarakat tidak hanya mengagumi hasil, tetapi juga memahami proses dan penderitaan di baliknya.

Masa pemerintahan Herman Willem Daendels di Hindia Belanda (1808–1811) merupakan episode pendek namun sangat menentukan dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, ia mengubah wajah pemerintahan kolonial menjadi lebih militeristik, tersentralisasi, dan terhubung secara fisik melalui infrastruktur yang belum pernah ada sebelumnya. Namun keberhasilan ini dibayar mahal, terutama oleh rakyat pribumi, dalam bentuk kerja paksa, represi, dan kematian massal.

Refleksi atas Ambivalensi Pembangunan Ala Kolonial: Efisiensi vs Kekerasan

Pemerintahan Daendels adalah contoh ekstrem dari efisiensi pembangunan yang bersanding dengan kekerasan struktural. Ia mampu menciptakan sistem birokrasi yang rapi, membangun Jalan Raya Pos sepanjang lebih dari 1.000 km hanya dalam setahun, dan menggerakkan mesin negara kolonial secara terorganisir. Namun di balik capaian-capaian itu, tersembunyi penderitaan luar biasa: sistem kerja paksa (rodi), pemiskinan desa, penghapusan otonomi lokal, dan pengabaian terhadap kemanusiaan.

Ambivalensi ini bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan pengingat bahwa pembangunan tanpa keadilan, partisipasi, dan kemanusiaan akan melahirkan luka sejarah yang panjang. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal siapa yang berkorban, siapa yang memutuskan, dan siapa yang mendapatkan manfaatnya.

Pentingnya Masa Daendels dalam Memahami Modernisasi Awal di Nusantara

Meskipun penuh kontroversi, masa Daendels adalah titik awal modernisasi sistem kolonial di Hindia Belanda. Ia memperkenalkan:

Tata kelola pemerintahan berbasis hukum dan kontrol pusat.
Rasionalisasi birokrasi dan disiplin administratif.
Pemetaan wilayah dan infrastruktur transportasi antar kota.

Langkah-langkah ini, meskipun dilakukan dalam kerangka kolonial yang represif, menjadi fondasi bagi struktur pemerintahan dan logistik yang bertahan hingga masa Hindia Belanda akhir, bahkan masuk ke periode pascakemerdekaan. Dalam hal ini, masa Daendels menjadi jendela untuk memahami bagaimana kekuasaan modern dibangun melalui kolonialisme, dan bagaimana warisan itu terus membentuk lanskap politik, geografis, dan sosial Indonesia hingga kini.

Relevansi Historis Jalan Raya Pos dan Pelajaran bagi Pembangunan Nasional Masa Kini

Jalan Raya Pos, sebagai simbol utama dari pemerintahan Daendels, adalah artefak sejarah yang sangat relevan untuk masa kini. Ia bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga:

Penanda bagaimana infrastruktur digunakan sebagai alat kekuasaan.
Bukti bahwa konektivitas bisa dibangun dengan kecepatan tinggi, namun harus diimbangi dengan keadilan sosial.
Pengingat bahwa pembangunan yang meminggirkan rakyat kecil akan meninggalkan jejak penderitaan yang panjang.

Bagi pembangunan nasional hari ini, pelajaran dari Groote Postweg sangat penting: bahwa efisiensi, kecepatan, dan ambisi negara harus selalu dikawal dengan nilai-nilai kemanusiaan, keterlibatan publik, dan penghormatan terhadap sejarah. Infrastruktur bukan hanya proyek fisik, melainkan proyek peradaban. Maka pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya soal membangun jalan, tetapi juga menyembuhkan luka-luka yang pernah dibuka oleh jalan itu.

Masa Daendels adalah salah satu bab yang paling kompleks dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Di antara reruntuhan benteng dan jejak aspal Pantura, kita masih bisa melihat bayangan Daendels—sebagai pembangun dan penindas, sebagai rasionalis dan diktator. Memahami masa ini secara jernih membantu kita membaca sejarah dengan lebih kritis, serta membangun masa depan dengan kesadaran bahwa infrastruktur sejati bukan hanya yang terlihat oleh mata, tetapi juga yang dibangun dengan keadilan dan ingatan.