Perkebunan, Pabrik Gula, dan Tambang Asing

administrator 9 hours ago Peralihan ke Sistem Ekonomi Liberal (1870–1900) Comments Off on Perkebunan, Pabrik Gula, dan Tambang Asing 6 Views

Transformasi Ekonomi Produksi Kolonial

Menjelang akhir abad ke-19, Hindia Belanda memasuki fase baru dalam sejarah ekonominya: dari sistem ekonomi berbasis subsisten dan kontrol negara menuju ekonomi ekspor berbasis perusahaan swasta. Pergeseran ini tidak berlangsung secara spontan, melainkan hasil dari kombinasi tekanan politik, krisis sistem tanam paksa, dan pengaruh arus pemikiran liberalisme ekonomi yang sedang berkembang pesat di Eropa. Kolonialisme Belanda mulai bertransformasi dari model koersif dan birokratis menjadi model kapitalisme liberal kolonial, di mana modal swasta dan korporasi menjadi aktor utama dalam eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja di Nusantara.

Pada masa sebelumnya, sistem Cultuurstelsel atau tanam paksa (1830–1870) menjadikan rakyat pribumi sebagai alat produksi bagi negara kolonial. Dalam sistem ini, petani diwajibkan menanam komoditas ekspor seperti kopi, gula, dan nila, yang hasilnya disetor ke pemerintah kolonial dan dijual ke pasar Eropa. Meskipun sistem ini berhasil meningkatkan kas negara Belanda, ia juga menimbulkan penderitaan luas dan menciptakan stagnasi ekonomi lokal. Munculnya kritik dari kaum liberal Belanda serta tekanan dari pengusaha-pengusaha swasta yang ingin ikut serta dalam eksploitasi Hindia Belanda, mendorong perubahan kebijakan.

Perubahan ini mencapai puncaknya dengan disahkannya Undang-Undang Agraria 1870, yang menjadi fondasi hukum utama bagi masuknya investasi swasta di sektor perkebunan dan agraria. UU ini menjamin tanah milik rakyat pribumi tidak boleh dijual kepada asing, namun memberikan hak sewa jangka panjang (erfpacht) hingga 75 tahun kepada perusahaan asing atas tanah negara atau tanah tak bertuan. Secara paralel, regulasi pertambangan kolonial juga dibentuk untuk memberi dasar hukum atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara oleh perusahaan asing.

Transformasi ini tidak sekadar legal-formal. Ia merevolusi cara produksi kolonial, di mana negara tidak lagi menjadi produsen utama, melainkan penyedia jaminan hukum, infrastruktur, dan tenaga kerja murah untuk modal asing. Perusahaan-perusahaan Belanda dan Eropa mulai mendirikan perkebunan besar, membangun pabrik gula dan fasilitas industri, serta membuka tambang-tambang batubara, emas, timah, dan minyak bumi. Produksi diarahkan bukan untuk kebutuhan dalam negeri, melainkan untuk pasar internasional, terutama Eropa.

Dengan perubahan ini, Hindia Belanda diintegrasikan secara sistemik ke dalam jaringan kapitalisme global. Tanah menjadi komoditas, rakyat menjadi buruh kontrak, dan alam Nusantara menjadi objek eksploitasi yang diatur oleh logika laba. Perekonomian lokal yang sebelumnya beragam dan berbasis komunitas kini digantikan oleh model monokultur ekspor, produksi massal, dan distribusi yang dikendalikan dari pusat kolonial dan pasar global.

Transformasi ekonomi ini menjadi fondasi bagi berkembangnya perkebunan besar, industri gula, dan pertambangan asing, yang akan dibahas dalam bagian-bagian selanjutnya. Warisannya masih terasa hingga kini, baik dalam struktur kepemilikan lahan, pola ekspor nasional, maupun ketimpangan sosial yang ditinggalkannya.

Ledakan Perkebunan Ekspor dan Monokultur Agraria

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870, Hindia Belanda mengalami transformasi ekonomi yang sangat pesat. Salah satu manifestasi paling nyata dari perubahan ini adalah ledakan ekspansi perkebunan swasta yang menjamur di berbagai wilayah kepulauan Nusantara. Dengan dukungan hukum, insentif negara kolonial, serta tersedianya tenaga kerja murah, perusahaan-perusahaan Eropa—terutama dari Belanda, Inggris, dan Jerman—mulai membuka lahan-lahan besar untuk komoditas ekspor yang sangat dibutuhkan oleh pasar dunia.

Ekspansi ini menandai peralihan dari pertanian multikultur subsisten ke sistem monokultur agraria yang terintegrasi dalam pasar global. Komoditas tidak lagi ditanam untuk kebutuhan lokal atau komunitas, tetapi sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi permintaan internasional, khususnya Eropa dan Amerika Utara. Hasilnya adalah munculnya pusat-pusat perkebunan raksasa, infrastruktur baru, dan perubahan struktural dalam pola hidup masyarakat lokal.

Tembakau Deli: Simbol Awal Kapitalisme Agraria

Salah satu contoh paling awal dan mencolok adalah perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Timur, yang mulai berkembang sejak tahun 1860-an. Perusahaan Deli Maatschappij, yang didirikan oleh investor Belanda, mengubah tanah-tanah di sekitar Medan menjadi pusat produksi tembakau cerutu berkualitas tinggi yang dipasarkan ke Eropa dan Amerika. Tembakau Deli dikenal karena kualitasnya yang unggul, terutama sebagai pembungkus cerutu mewah.

Ledakan tembakau di Deli tidak hanya membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga memicu sistem migrasi buruh kontrak dari Jawa ke Sumatra secara besar-besaran. Dalam waktu singkat, Deli berubah dari wilayah rawa dan hutan menjadi kawasan ekonomi kolonial yang sangat produktif—namun juga sangat eksploitatif.

Kopi Priangan: Warisan Tanam Paksa yang Diambil Alih Swasta

Di wilayah Priangan (Jawa Barat), kopi telah lama menjadi komoditas utama sejak masa tanam paksa. Setelah Cultuurstelsel dihapus, lahan-lahan kopi ini kemudian diambil alih oleh perusahaan swasta, yang melanjutkan produksi dengan cara yang lebih kapitalistik. Petani kopi di daerah pegunungan tetap diwajibkan menanam kopi, namun kini bekerja di bawah kontrak dengan perusahaan atau pabrik pengolahan kopi swasta.

Kopi dari Priangan tetap menjadi komoditas ekspor unggulan Hindia Belanda, dengan kualitas yang diakui secara internasional. Namun sistem kontraknya seringkali merugikan petani, yang tidak memiliki kendali atas harga atau volume ekspor.

Teh dan Kina: Jawa Barat sebagai Lumbung Komoditas Tropis

Selain kopi, teh dan kina menjadi dua komoditas utama yang berkembang pesat di dataran tinggi Jawa Barat. Perkebunan teh besar didirikan oleh perusahaan-perusahaan Belanda dan Inggris di kawasan seperti Bogor, Garut, dan Sukabumi, yang memiliki iklim ideal untuk tanaman ini.

Kina, yang digunakan sebagai obat malaria, menjadi sangat penting secara strategis dan ekonomi. Hindia Belanda bahkan menjadi produsen kina terbesar dunia pada akhir abad ke-19. Seperti komoditas lainnya, produksi kina dan teh berlangsung dalam sistem perkebunan tertutup, dengan tenaga kerja kontrak dan pengawasan ketat.

Karet: Komoditas Baru di Sumatra dan Kalimantan

Menjelang akhir abad ke-19, karet menjadi primadona baru dalam pasar global, terutama setelah berkembangnya industri otomotif di Amerika dan Eropa. Sumatra bagian selatan dan tengah, serta sebagian Kalimantan, menjadi wilayah ekspansi perkebunan karet skala besar.

Perusahaan-perusahaan seperti Hollandsche Rubber Cultuurmaatschappij dan Société Financière des Caoutchoucs membuka lahan-lahan karet dengan dukungan penuh pemerintah kolonial. Tanaman karet menggantikan hutan dan kebun masyarakat lokal, sekaligus menciptakan jaringan ekonomi baru yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri Eropa.

Tebu: Transformasi Jawa Tengah dan Timur menjadi Kawasan Industri Gula

Produksi tebu dan gula di Jawa sudah berkembang sejak masa VOC dan tanam paksa, namun sejak 1870-an sektor ini mengalami industrialisasi besar-besaran. Lahan-lahan di Jawa Tengah dan Jawa Timur diubah menjadi perkebunan tebu yang terintegrasi dengan pabrik gula, menciptakan sumbu ekonomi agraria-industri yang khas kolonial.

Sektor gula dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Belanda dan Cina peranakan, yang mempekerjakan ribuan buruh tani lokal dalam sistem sewa lahan dan kontrak tanam. Meski hasil gula menjadi komoditas ekspor andalan, petani penggarap sering mengalami penindasan harga, monopoli penggilingan, dan tekanan produksi tinggi.

Perkebunan-perkebunan ini membentuk inti ekonomi kolonial akhir abad ke-19, di mana tanah, tenaga kerja, dan hasil bumi Nusantara diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Konsekuensinya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan lingkungan—yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian berikutnya.

Pusat-Pusat Perkebunan dan Perusahaan Swasta Eropa dan Kongsi Belanda

Ekspansi kapitalisme kolonial melalui sektor perkebunan bukan hanya soal komoditas, tetapi juga soal geografi kekuasaan ekonomi. Perkebunan-perkebunan besar tidak tersebar merata di seluruh wilayah Hindia Belanda, melainkan terkonsentrasi di lokasi-lokasi yang secara ekologis cocok dan secara politik dapat dikendalikan oleh pemerintah kolonial. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan swasta Eropa dan kongsi dagang Belanda menjadi aktor utama yang memegang kendali atas tanah, tenaga kerja, dan arus ekspor.

1. Sumatra Timur: Deli sebagai Zona Tembakau dan Karet

Deli (sekarang wilayah Medan dan sekitarnya) menjadi model awal perkebunan kapitalis kolonial. Sejak 1863, Deli Maatschappij dan berbagai perusahaan Belanda lainnya membuka lahan tembakau berkualitas tinggi untuk pasar cerutu Eropa.
Kemudian, wilayah ini juga berkembang menjadi sentra karet dan kelapa sawit, dengan perusahaan seperti Amsterdam Deli Cultuur Maatschappij dan konglomerat Harrisons & Crossfield dari Inggris.
Wilayah ini menjadi salah satu kawasan pertama yang sepenuhnya ditransformasikan menjadi ekonomi monokultur ekspor dengan pola buruh migran, barak kerja, dan pelabuhan ekspor privat.

2. Jawa Barat dan Priangan: Teh, Kopi, dan Kina

Kawasan dataran tinggi Jawa Barat, seperti Sukabumi, Garut, Bandung, dan Cianjur, menjadi pusat produksi kopi, teh, dan kina. Ini dimungkinkan karena iklim pegunungan dan warisan infrastruktur tanam paksa.
Perusahaan-perusahaan seperti Preanger Cultuur Maatschappij dan sejumlah kongsi Belanda lainnya menguasai ribuan hektare lahan melalui sistem erfpacht.
Dalam banyak kasus, perusahaan bekerjasama dengan elite lokal (bupati dan priyayi) untuk mengatur distribusi kerja dan hasil panen.

3. Jawa Tengah dan Timur: Jantung Industri Gula Kolonial

Kawasan seperti Kediri, Madiun, Surakarta, Mojokerto, dan Pasuruan menjadi pusat industri tebu dan gula, dengan puluhan pabrik gula yang didirikan antara 1870–1900.
Perusahaan seperti Handelmaatschappij der Nederlanden, NV Klatakan, dan berbagai kongsi lokal-Belanda menguasai rantai produksi dari perkebunan, penggilingan, hingga ekspor.
Infrastruktur kereta api kolonial dibangun untuk mendukung mobilitas komoditas dari pedalaman ke pelabuhan-pelabuhan utama.

4. Kalimantan dan Sumatra Selatan: Ekspansi Karet dan Sawit

Perkebunan karet berkembang di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, serta Sumatra Selatan dan Jambi, khususnya setelah permintaan global akan karet meningkat drastis di awal abad ke-20.
Perusahaan seperti British North Borneo Company, Société Financière des Caoutchoucs, dan investor Belanda membuka lahan dalam skala besar.
Di wilayah ini, sistem kerja kontrak disertai pengawasan militer lebih kuat karena banyaknya resistensi masyarakat adat atas pembukaan hutan.

5. Bangka dan Belitung (meski bukan perkebunan, relevan): Pusat Perusahaan Timah

Meski tidak masuk dalam sektor perkebunan, PT Timah (warisan Billiton Maatschappij) menjadi ilustrasi penting bahwa konsentrasi produksi kolonial juga bersifat geografis dan berbasis eksploitasi besar-besaran.

Aktor Utama: Perusahaan Swasta Eropa, Kongsi Belanda, dan Peran Negara Kolonial

Deli Maatschappij, NHM (Nederlandsch Handel-Maatschappij), Internatio, dan kongsi-kongsi Inggris-Belanda mendominasi kepemilikan dan manajemen perkebunan.
Negara kolonial berperan bukan sebagai produsen, tetapi sebagai fasilitator: menyediakan hukum, infrastruktur, militer, dan kontrol administratif terhadap tenaga kerja dan lahan.
Perusahaan-perusahaan ini terintegrasi langsung dengan pasar modal di Amsterdam dan Rotterdam, serta terhubung dengan sistem perbankan kolonial (De Javasche Bank, bank ekspor-impor).

Pusat-pusat perkebunan di Hindia Belanda bukan terbentuk secara acak, melainkan melalui rekayasa ruang dan kekuasaan kolonial yang menjadikan lokasi-lokasi tertentu sebagai kantong eksploitasi kapital. Di wilayah-wilayah ini, tanah, tenaga kerja, dan alam diubah menjadi komoditas yang dapat dikendalikan, dihitung, dan dijual ke pasar global. Para aktor utama—perusahaan swasta Eropa dan kongsi dagang Belanda—bekerja dalam sinergi erat dengan kekuasaan kolonial untuk mewujudkan kapitalisme tropis yang eksploitatif dan terstruktur.

Dampak Sistem Monokultur dan Hilangnya Keragaman Pertanian Rakyat

Ekspansi besar-besaran perkebunan swasta untuk komoditas ekspor sejak akhir abad ke-19 membawa dampak mendalam terhadap pola tanam tradisional masyarakat Nusantara, yang sebelumnya lebih beragam, lestari, dan berbasis kebutuhan lokal. Sistem pertanian rakyat yang selama berabad-abad menopang ketahanan pangan dan kehidupan komunitas berubah secara drastis menjadi sistem monokultur yang rentan dan bergantung pada pasar global.

1. Pergeseran dari Pertanian Subsisten ke Produksi Ekspor

Sebelum kolonialisme ekonomi liberal mengambil alih, petani Nusantara menanam berbagai jenis pangan: padi, jagung, singkong, kacang-kacangan, sayuran lokal, buah-buahan, dan rempah-rempah, tergantung pada iklim dan adat setempat. Sistem ini tidak hanya menyediakan gizi dan pangan komunitas, tetapi juga mencerminkan keseimbangan ekologis antara manusia dan alam.

Namun, ketika tanah-tanah produktif diambil alih oleh perusahaan untuk tebu, kopi, teh, kina, dan karet, rakyat terpaksa berpindah ke lahan marginal yang kurang subur, atau hanya bisa menanam komoditas yang ditentukan kontrak. Pertanian pangan lokal tergantikan oleh tanaman ekspor yang tidak bisa dimakan, seperti tembakau dan kina. Ini menciptakan kerentanan pangan, di mana desa harus membeli makanan dari luar, padahal sebelumnya mereka mandiri.

2. Hilangnya Keragaman Hayati dan Pengetahuan Lokal

Sistem monokultur menekan keanekaragaman hayati. Ribuan hektare hutan dan kebun rakyat dibabat dan ditanami satu jenis tanaman, seperti teh atau karet. Akibatnya:

Varietas lokal tanaman pangan dan obat-obatan menghilang.
Pengetahuan tradisional tentang rotasi tanaman, kalender tanam adat, dan teknik konservasi tanah perlahan ditinggalkan.
Tanah menjadi lebih cepat rusak karena tidak ada pergantian komoditas dan penggunaan pupuk alami tergantikan oleh pupuk kimia.

Ini bukan hanya kerugian ekologis, tapi juga kerugian budaya, karena hubungan antara manusia, tanah, dan ritus agrarisnya mengalami pemutusan.

3. Ketergantungan Petani terhadap Sistem Perkebunan dan Pasar

Karena hanya dapat menanam di lahan milik perusahaan atau menyewakan lahannya melalui sistem kontrak, petani menjadi terikat pada skema tanam yang dikontrol penuh oleh perusahaan. Mereka tidak bebas menentukan jenis tanaman, waktu panen, atau jalur distribusi.

Lebih parah lagi, karena harga beli hasil panen ditentukan sepihak oleh perusahaan atau dipengaruhi oleh pasar global (yang tak bisa dikendalikan petani), maka petani hidup dalam ketidakpastian:

Saat harga kopi jatuh di Eropa, petani tetap harus panen.
Saat gagal panen, risiko ditanggung sendiri, tanpa perlindungan.

Kondisi ini menjadikan petani sebagai bagian dari rantai kapitalisme global yang eksploitatif, namun tanpa kuasa atau kontrol atas hasil kerjanya sendiri.

4. Penguatan Ketimpangan Sosial Agraria

Perubahan pola tanam tidak hanya berdampak pada petani kecil, tetapi juga memperlebar jurang sosial antara elite pemilik modal dan petani penggarap. Elite lokal yang bekerjasama dengan perusahaan asing mendapat posisi strategis sebagai pemilik lahan atau pengepul, sementara sebagian besar petani terperangkap dalam ketergantungan dan kemiskinan struktural.

Ledakan perkebunan ekspor dan logika monokultur kolonial telah merusak fondasi kemandirian pangan, keanekaragaman hayati, dan sistem pertanian rakyat yang berkelanjutan. Transformasi ini menjadi salah satu bentuk kekerasan struktural kapitalisme kolonial—di mana tanah dan tradisi agraria bukan lagi milik komunitas, tetapi dikomodifikasi demi keuntungan pasar global. Hingga kini, warisan itu masih membekas dalam pola tanam nasional dan ketimpangan akses terhadap tanah dan pangan.

Berikut penulisan bagian 3. Sistem Produksi dan Buruh di Perkebunan dari topik “Perkebunan, Pabrik Gula, dan Tambang Asing”:

Sistem Produksi dan Buruh di Perkebunan

Perkebunan-perkebunan besar yang tumbuh pesat di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 tidak hanya merepresentasikan ekspansi kapitalisme kolonial dalam hal lahan dan komoditas, tetapi juga dalam hal cara mengorganisasi tenaga kerja dan produksi. Di balik kilauan keuntungan ekspor dan catatan produktivitas, tersembunyi sistem kerja yang keras, hirarkis, dan sering kali tidak manusiawi. Buruh di perkebunan kolonial adalah pilar utama yang menopang kekayaan perusahaan, namun hidup dalam kondisi eksploitasi yang sistematis dan berlapis.

Sistem Kerja Kontrak dan Mobilisasi Buruh Migran Antar-Pulau

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam skala besar, pemerintah kolonial dan perusahaan swasta menerapkan sistem kerja kontrak, terutama di luar Jawa. Buruh direkrut dari wilayah padat penduduk seperti Jawa, lalu dikirim ke daerah-daerah perkebunan di Sumatra Timur (Deli), Kalimantan, dan Sulawesi. Rekrutmen dilakukan oleh perantara lokal atau “tukang cari kuli”, yang kerap menipu atau memaksa para buruh menandatangani kontrak yang tidak mereka pahami.

Ciri khas sistem ini:

Kontrak berlangsung 3–5 tahun, di mana buruh tidak bisa pulang atau keluar dari perkebunan sebelum masa kontrak habis.
Banyak buruh yang dijanjikan upah besar dan kehidupan layak, tetapi kenyataannya menghadapi kerja berat dan kekerasan.
Sistem ini secara de facto menciptakan bentuk baru dari perbudakan kontrak (indentured labor), yang secara hukum sah, tetapi secara praktik sangat eksploitatif.

Migrasi paksa dan masif ini juga menyebabkan perubahan demografis signifikan di daerah-daerah tujuan, seperti Medan, yang kemudian menjadi kota multietnis dengan populasi besar dari Jawa, Batak, Tionghoa, dan Tamil.

Kondisi Kerja: Disiplin Tinggi, Barak Tertutup, Upah Rendah

Buruh perkebunan hidup dalam sistem yang nyaris totaliter:

Mereka tinggal di barak tertutup (kamp buruh) yang diawasi ketat, sering kali tidak boleh keluar tanpa izin.
Setiap hari diatur dengan disiplin ketat: waktu bangun, kerja, istirahat, dan tidur ditentukan oleh jadwal perusahaan.
Pengawasan dilakukan dengan cara militeristik, dan pelanggaran kecil seperti terlambat bekerja bisa dihukum fisik.
Upah sangat rendah, dan sering dibayar dengan sistem potongan untuk makanan, pakaian, dan kebutuhan harian yang semuanya dikontrol oleh toko milik perusahaan (sistem toko paksa).

Buruh juga tidak memiliki jaminan keselamatan kerja, perawatan medis, atau hak cuti. Banyak dari mereka menderita sakit, kelelahan kronis, atau bahkan meninggal akibat kondisi kerja yang brutal dan lingkungan yang tidak sehat.

Peran Mandor dan Mekanisme Kontrol Sosial

Untuk menjaga ketertiban dan produktivitas, perusahaan menggunakan sistem hierarki internal:

Mandor, biasanya berasal dari etnis atau daerah yang sama dengan buruh, menjadi tangan kanan perusahaan dalam mengawasi dan mendisiplinkan rekan-rekannya.
Mandor diberi wewenang besar, termasuk hak menghukum secara fisik, menilai kinerja, dan memberi izin keluar masuk barak.
Sistem ini menciptakan fragmentasi sosial dan ketegangan antar buruh, karena solidaritas horizontal dilemahkan oleh kontrol vertikal.

Kontrol sosial juga dilakukan melalui pengawasan budaya dan moralitas, misalnya dengan pembatasan agama, ritual, atau adat yang dianggap mengganggu produktivitas. Buruh diposisikan bukan sebagai manusia utuh, tetapi sebagai instrumen produksi yang harus dikontrol secara total.

Sistem produksi di perkebunan kolonial Hindia Belanda mencerminkan inti dari kapitalisme kolonial: akumulasi keuntungan maksimal dengan pengorbanan tenaga kerja manusia dalam skala besar. Di balik catatan ekspor yang gemilang, tersembunyi sistem kerja yang keras, tidak setara, dan nyaris tanpa perlindungan. Buruh bukan sekadar tenaga kerja, tetapi korban dari struktur ekonomi yang dibangun untuk kepentingan perusahaan asing dan elite kolonial.

Pabrik Gula: Mesin Industri Kapitalisme Agraria

Di antara berbagai sektor agraria kolonial, industri gula menempati posisi unik sebagai titik temu antara pertanian monokultur dan industrialisasi awal. Pabrik-pabrik gula yang berkembang sejak akhir abad ke-19 menjadi simbol kapitalisme agraria kolonial yang mengandalkan tanah, tenaga kerja, teknologi, dan modal asing. Tidak hanya sebagai alat produksi, pabrik gula juga mencerminkan bagaimana kolonialisme mengorganisir seluruh ekosistem pertanian—dari penanaman tebu hingga distribusi hasil—secara terpusat dan terkonsolidasi demi kepentingan ekspor.

Sejarah dan Sebaran Pabrik Gula Kolonial: Jawa sebagai Jantung Produksi

Sejak awal abad ke-19, tebu sudah menjadi komoditas penting di Pulau Jawa, terutama dalam kerangka tanam paksa. Namun setelah berakhirnya Cultuurstelsel pada 1870, sektor gula tidak meredup, melainkan mengalami transformasi besar-besaran melalui masuknya investasi swasta.

Pusat utama produksi gula berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, meliputi wilayah:

Madiun, Kediri, Mojokerto, dan Pasuruan, yang menjadi daerah penghasil tebu utama.
Pabrik-pabrik gula mulai didirikan oleh perusahaan-perusahaan Belanda, Cina peranakan, dan kongsi dagang internasional.
Pada puncaknya (awal abad ke-20), terdapat lebih dari 100 pabrik gula di Jawa, menjadikannya salah satu kawasan produksi gula terbesar dunia saat itu.

Modernisasi Alat Produksi: Dari Sistem Tradisional ke Mesin Uap dan Pabrik Besar

Salah satu ciri khas dari industri gula kolonial adalah tingkat modernisasi teknologi yang relatif lebih tinggi dibanding sektor pertanian lainnya:

Pabrik gula menggunakan mesin penggiling berbasis uap yang menggantikan alat-alat manual.
Sistem pengolahan tebu menjadi gula diatur secara mekanik dan terpusat dalam satu kompleks industri.
Pabrik juga memiliki jaringan logistik sendiri, seperti rel lori untuk mengangkut tebu dari ladang ke pabrik, serta gudang besar untuk menyimpan hasil.

Modernisasi ini memungkinkan efisiensi produksi, peningkatan kapasitas, dan standarisasi mutu. Namun di sisi lain, ia juga memperkuat ketimpangan: teknologi menjadi milik perusahaan, sementara petani tetap diposisikan sebagai penyedia bahan mentah yang bergantung pada pabrik.

Peran NHM dan Konglomerat Dagang dalam Ekspor Gula

Nederlandsch Handel-Maatschappij (NHM), sebuah kongsi dagang milik Kerajaan Belanda, memainkan peran sentral dalam perdagangan dan ekspor gula dari Hindia Belanda. NHM:

Membiayai pendirian pabrik-pabrik gula.
Mengatur sistem ekspor dan distribusi ke pasar Eropa.
Mengontrol jalur logistik dan pelabuhan ekspor (seperti Surabaya dan Semarang).

Selain NHM, muncul juga konglomerat dagang swasta seperti Internatio, Jacobson van den Berg, dan Geo Wehry, yang menjalin aliansi dengan pemilik pabrik dan elite lokal untuk menguasai jalur pasok dan perdagangan gula. Dalam struktur ini, petani tidak memiliki akses langsung ke pasar, dan seluruh keuntungan perdagangan dikonsentrasikan di tangan segelintir korporasi.

Ketimpangan Relasi: Petani Tebu sebagai Mata Rantai Terlemah

Meskipun pabrik-pabrik gula terlihat modern, sistem relasinya tetap feodal dan eksploitatif. Petani penggarap tebu seringkali tidak memiliki kontrol atas tanah, alat produksi, atau hasil panennya. Ketimpangan ini tercermin dalam beberapa aspek:

Kontrol Harga dan Monopoli Penggilingan
- Pabrik menetapkan harga beli tebu secara sepihak.
- Petani tidak punya pilihan selain menjual hasil ke pabrik terdekat yang memegang monopoli wilayah penggilingan (dikenal sebagai sistem “blokkade”).
- Jika menolak, petani tak bisa menggiling tebunya di tempat lain karena tidak ada akses.
Kontrak Tidak Adil dan Ketergantungan Struktural
- Kontrak antara pabrik dan petani sering ditulis dalam bahasa Belanda atau hukum yang tidak dimengerti petani.
- Petani terikat pada skema panen, bibit, dan pupuk yang ditentukan oleh pihak pabrik.
- Sering kali, petani berutang pada pabrik sebelum masa panen, menciptakan lingkaran ketergantungan.
Sistem Tanam Paksa Gaya Baru
- Meskipun secara formal sistem tanam paksa dihapus, dalam praktiknya petani tetap diwajibkan menanam tebu dalam kuota tertentu.
- Kegagalan panen atau penolakan terhadap kontrak bisa berujung pada penyitaan tanah, pengusiran, atau pemutusan kerja.

Pabrik gula kolonial bukan sekadar simbol modernitas, tetapi juga wujud konkret dari kapitalisme agraria yang eksploitatif. Dengan mengintegrasikan teknologi, logistik, dan relasi kuasa dalam satu sistem produksi terpusat, industri gula menjadi mesin yang sangat efisien dalam mencetak laba—tetapi dengan biaya sosial dan ekonomi yang ditanggung oleh petani dan buruh. Struktur ketimpangan antara pemilik pabrik dan penggarap tanah ini menjadi salah satu warisan agraria kolonial yang masih terasa hingga hari ini.

Industri Pertambangan Asing: Ekstraksi Sumber Daya Alam

Selain sektor agraria, ekspansi kapitalisme kolonial di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 juga menandai kemunculan industri pertambangan modern. Berbasis pada penguasaan langsung atas perut bumi Nusantara, pertambangan menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan koloni ke dalam sirkuit ekonomi dunia yang membutuhkan bahan baku industri: batubara, emas, timah, dan terutama minyak bumi. Jika perkebunan mewakili kolonialisme atas tanah dan tenaga, maka pertambangan mencerminkan kolonialisme atas mineral dan energi.

Pembukaan Tambang: Batubara, Emas, Timah, dan Minyak Bumi

Industri pertambangan kolonial dimulai melalui identifikasi titik-titik sumber daya alam yang strategis:

Tambang Batubara Ombilin (Sawahlunto, Sumatra Barat)
Dibuka sejak 1891, tambang ini menjadi proyek besar pertama dalam pertambangan kolonial. Batubara Ombilin sangat dibutuhkan untuk bahan bakar kapal uap dan industri gula. Eksploitasi tambang ini ditopang oleh sistem kerja paksa dan kuli kontrak, menjadikannya simbol penderitaan kelas buruh tambang.
Tambang Emas (Minahasa, Kalimantan, Sumatra Selatan)
Eksplorasi emas dilakukan oleh perusahaan Belanda dan Inggris, dengan tambang-tambang aktif di Minahasa (Sulawesi Utara), Kalimantan Tengah dan Timur, serta Sumatra Selatan. Hasilnya fluktuatif, namun eksploitasi besar-besaran tetap dilakukan dengan dalih peningkatan devisa.
Tambang Timah (Bangka–Belitung)
Sejak awal abad ke-19, Pulau Bangka dan Belitung telah dikenal sebagai penghasil timah kelas dunia. Dikelola oleh Billiton Maatschappij, wilayah ini menjadi pusat tambang terbuka dengan output tinggi yang digunakan untuk industri Eropa.
Tambang Minyak Bumi (Sumatra Utara, Kalimantan Timur)
Penemuan minyak di Pangkalan Brandan (Sumatra Utara) pada 1880-an melahirkan perusahaan Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, yang kelak menjadi Royal Dutch Shell. Lapangan-lapangan minyak baru juga dibuka di Kalimantan Timur (Balikpapan) dan Sumatra Selatan.

Perusahaan Asing Utama: Kapital, Teknologi, dan Monopoli Eksplorasi

Beberapa perusahaan raksasa menjadi pemain dominan:

Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (Royal Dutch)
Merupakan pelopor eksploitasi minyak bumi kolonial. Dengan dukungan penuh dari pemerintah Belanda, perusahaan ini menguasai ladang minyak dan membangun jaringan distribusi global.
Billiton Maatschappij
Menguasai pertambangan timah Bangka-Belitung dan kemudian berkembang sebagai entitas industri global. Kegiatan Billiton menjadi prototipe kolonialisme berbasis mineral.
Perusahaan tambang Inggris dan Jerman
Terlibat dalam eksplorasi emas dan logam lainnya di Kalimantan dan Sulawesi. Mereka memperoleh konsesi besar dan akses istimewa atas lahan-lahan tambang.

Semuanya beroperasi dalam iklim monopoli legal, dengan dukungan militer, konsesi tanah puluhan tahun, dan insentif pajak yang tidak dinikmati oleh pelaku ekonomi lokal.

Tenaga Kerja Tambang: Buruh Lokal dan Migran dalam Risiko Tinggi

Pertambangan kolonial membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dan murah, yang direkrut dari:

Penduduk lokal (Minangkabau, Bugis, Dayak, Melayu).
Migran kontrak dari Jawa atau Nias yang sering tidak memahami risiko tambang.

Karakteristik sistem kerja:

Buruh bekerja dalam kondisi ekstrem: ruang sempit, gas beracun, bahaya runtuhan, dan jam kerja panjang.
Upah rendah dan tidak setara dengan risiko kerja.
Tidak tersedia perlindungan medis, asuransi kecelakaan, atau kebebasan berorganisasi.
Banyak pekerja hidup di barak-barak kumuh dan rawan penyakit. Di Ombilin, kematian karena kecelakaan kerja dan TBC merupakan hal biasa.

Model kerja ini memperlihatkan bahwa industri pertambangan kolonial tidak hanya mengekstraksi bahan alam, tetapi juga menguras tenaga manusia secara brutal.

Infrastruktur Pendukung: Rel, Pelabuhan, dan Rantai Ekspor

Untuk memastikan kelancaran logistik dan ekspor:

Rel kereta api dibangun dari tambang ke pelabuhan (contoh: jalur Ombilin–Padang).
Pelabuhan khusus didirikan untuk pengangkutan hasil tambang ke Eropa.
Gudang penyimpanan dan fasilitas ekspor dikendalikan langsung oleh perusahaan.

Pembangunan infrastruktur ini tidak ditujukan untuk pelayanan publik, tetapi untuk efisiensi logistik korporasi kolonial. Rakyat di sekitar tambang tetap tidak memiliki akses jalan, listrik, atau pelayanan dasar.

Industri pertambangan asing pada akhir abad ke-19 menjadikan Hindia Belanda lumbung energi dan mineral dunia industri, namun dengan ongkos sosial dan ekologis yang sangat tinggi. Di balik nama-nama perusahaan besar seperti Royal Dutch atau Billiton, tersembunyi realitas kerja keras yang berbahaya, penghancuran lingkungan, dan ketimpangan struktural. Tambang-tambang kolonial adalah situs penghisapan kapital global yang meninggalkan jejak luka panjang di tubuh rakyat dan alam Nusantara.

Dampak Sosial dan Lingkungan

Modernisasi ekonomi kolonial melalui ekspansi perkebunan dan pertambangan tidak hanya menghasilkan perubahan ekonomi dan keuntungan bagi Belanda, tetapi juga membawa dampak sosial dan lingkungan yang luas dan kompleks bagi masyarakat lokal. Di balik pertumbuhan komoditas ekspor dan pembangunan infrastruktur industri, terjadi pergeseran radikal dalam relasi manusia dengan tanah, alam, dan sesama. Kapitalisme kolonial bukan hanya sistem produksi, melainkan juga kekuatan yang mengubah ruang hidup, pola sosial, dan keseimbangan ekologi Nusantara secara mendasar.

Kerusakan Ekologi Akibat Monokultur dan Pertambangan Intensif

Sistem produksi kolonial berbasis ekstraksi mengakibatkan:

Deforestasi besar-besaran untuk membuka lahan perkebunan (teh, kopi, tembakau, karet) di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan.
Pengurasan sumber daya tanah, karena siklus tanam tak pernah berhenti, tanpa sistem rotasi atau pemulihan lahan.
Pencemaran air dan udara akibat limbah pabrik gula, tambang, dan pengolahan logam.
Penambangan terbuka (open pit mining) di Bangka, Kalimantan, dan Minahasa menghancurkan kontur bumi, merusak sungai, dan memusnahkan habitat lokal.

Ekosistem tradisional yang sebelumnya berbasis keberagaman (hutan, sungai, sawah, ladang berpindah) tergerus oleh logika monokultur dan industrialisasi yang mengabaikan prinsip keberlanjutan.

Dislokasi Komunitas Lokal, Penggusuran Tanah Adat, dan Konflik Agraria

Untuk membuka lahan-lahan besar bagi perkebunan dan tambang, terjadi:

Penggusuran tanah adat dan tanah ulayat, terutama di daerah pedalaman Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Banyak komunitas lokal tidak diakui haknya atas tanah karena tidak tercatat secara legal menurut hukum kolonial.
Konflik agraria muncul ketika masyarakat adat mempertahankan wilayahnya, namun dihadapkan pada kekerasan aparat atau tekanan administratif.

Hukum kolonial menciptakan dualitas agraria:

Rakyat dianggap “pemilik adat”, tetapi tanah bisa diklaim sebagai “tanah negara” dan disewakan ke perusahaan asing.
Proses ini tidak hanya menyingkirkan masyarakat secara fisik, tetapi juga mencabut identitas dan kedaulatan kultural atas ruang hidup.

Munculnya Komunitas Buruh Industri dan Kesadaran Kelas

Ekspansi industri kolonial melahirkan struktur sosial baru:

Komunitas buruh perkebunan dan tambang, hidup dalam barak, jauh dari tanah kelahiran dan norma adatnya.
Mereka membentuk identitas baru sebagai kelas pekerja, terlepas dari struktur tradisional desa.
Muncul kesadaran akan eksploitasi dan ketidakadilan, meski belum dalam bentuk perlawanan terbuka.

Fenomena ini menjadi cikal bakal kelas proletar kolonial, yang kemudian:

Melahirkan gerakan buruh awal, seperti serikat pekerja, koperasi, dan gerakan sosial-ekonomi pribumi.
Memperkuat benih-benih nasionalisme dari bawah, yang melihat kolonialisme tidak hanya sebagai penjajahan politik, tetapi juga penindasan ekonomi.

Sistem ekonomi kolonial berbasis perkebunan dan pertambangan menghasilkan luka sosial dan ekologis yang dalam. Kerusakan alam, pengusiran masyarakat adat, dan eksploitasi buruh bukan efek samping, melainkan bagian integral dari logika kolonialisme ekonomi. Warisan ini membentuk struktur ketimpangan yang masih dirasakan hingga Indonesia merdeka, baik dalam bentuk konflik agraria, krisis lingkungan, maupun ketimpangan sosial kelas pekerja.

Integrasi ke Pasar Dunia dan Peran Modal Asing

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870, Hindia Belanda tidak lagi sekadar menjadi koloni politik, tetapi berubah menjadi komponen aktif dalam sistem kapitalisme global. Ekonomi kolonial mulai dikendalikan bukan dari sawah atau tambang semata, tetapi dari pusat-pusat keuangan dan perdagangan dunia, seperti Amsterdam, Rotterdam, dan London. Produksi di Nusantara ditentukan oleh mekanisme pasar dunia, didanai oleh modal asing, dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri global. Dalam konfigurasi ini, Hindia menjadi ladang produksi eksternal bagi kepentingan kapitalisme Eropa.

Hubungan Erat antara Produksi Lokal dan Fluktuasi Harga Komoditas Global

Produksi gula, kopi, tembakau, karet, dan hasil tambang di Hindia tidak diarahkan untuk konsumsi lokal, melainkan untuk ekspor ke pasar dunia:

Harga komoditas seperti gula dan kopi ditentukan oleh bursa internasional, bukan oleh petani atau produsen lokal.
Jika harga jatuh di pasar dunia (misalnya karena panen berlebih di Brasil atau krisis ekonomi di Eropa), maka petani dan buruh di Hindia langsung terdampak: harga beli merosot, kontrak diputus, dan ribuan orang kehilangan pekerjaan.
Ini menciptakan kerentanan struktural, karena ekonomi lokal sangat tergantung pada fluktuasi yang tidak bisa mereka kontrol.

Ketika permintaan dunia tinggi (misalnya saat Perang Dunia I), produksi dipacu tanpa batas, sering kali mengorbankan lingkungan dan tenaga kerja. Sebaliknya, ketika pasar lesu, masyarakat lokal dibiarkan menanggung dampaknya tanpa perlindungan.

Peran Bursa Amsterdam dan Bank-Bank Kolonial dalam Pembiayaan Ekspansi

Integrasi Hindia ke dalam sistem kapitalisme global tidak lepas dari mekanisme keuangan internasional:

Bursa saham Amsterdam menjadi pusat pengumpulan modal untuk membiayai ekspansi perkebunan dan pertambangan di Hindia.
Investor Eropa membeli saham perusahaan perkebunan, tambang, dan pelayaran yang beroperasi di koloni.
De Javasche Bank, bersama bank-bank kolonial seperti Nederlandsch-Indische Handelsbank, menyediakan pinjaman, valuta, dan fasilitas keuangan untuk modal usaha di koloni.

Sistem ini menciptakan ketergantungan struktural:

Modal besar datang dari luar negeri.
Keuntungan dibawa kembali ke Eropa (repatriasi capital), sementara Hindia hanya menerima sebagian kecil dalam bentuk upah dan infrastruktur terbatas.

Artinya, meskipun produksi terjadi di Nusantara, nilai tambah dan kendali ekonomi tetap berada di tangan asing.

Kapitalisme Kolonial: Hindia sebagai “Ladang Produksi Eksternal” bagi Eropa

Dalam struktur kapitalisme global, Hindia Belanda berfungsi sebagai:

Produsen bahan mentah: kopi, tebu, karet, tembakau, emas, minyak.
Penyedia tenaga kerja murah, sering kali dalam kondisi kerja kontrak dan tanpa perlindungan.
Lahan investasi: tempat di mana modal Eropa bisa berkembang tanpa batas hukum atau resistensi sosial seperti di tanah asalnya.

Hindia tidak pernah dirancang menjadi ekonomi mandiri, tetapi sebagai ekstensi dari sistem produksi Eropa. Sebagaimana disampaikan oleh para ekonom kolonial kala itu, fungsi utama koloni adalah:

“membuka lahan untuk modal, menyuplai tenaga kerja, dan menyediakan bahan mentah.”

Dengan demikian, seluruh sistem ekonomi—dari UU Agraria, jaringan logistik, bank kolonial, hingga relasi kerja—dibangun untuk mengoptimalkan integrasi Hindia ke dalam arsitektur kapitalisme global, namun secara asimetris dan eksploitatif.

Integrasi Hindia Belanda ke dalam pasar dunia bukan sekadar proses ekonomi, melainkan proyek ideologis dan politik yang menjadikan koloni sebagai komoditas global. Dalam sistem ini, produksi ditentukan dari luar, hasil dikirim ke luar, dan nilai tambah dinikmati oleh kekuatan asing. Sementara itu, rakyat lokal hanya menjadi bagian dari mesin produksi besar yang tidak mereka pahami atau kuasai. Inilah inti dari kapitalisme kolonial: hubungan ekonomi yang timpang, di mana tanah dan tenaga Nusantara dijadikan fondasi kekayaan Eropa.

Warisan Kolonial dalam Ekonomi Indonesia Modern

Meski Indonesia telah merdeka secara politik sejak 1945, struktur ekonomi kolonial yang dibentuk selama masa liberalisasi ekonomi (1870–1900) tidak serta-merta menghilang. Sebaliknya, banyak pola, kebijakan, dan logika produksi dari era kolonial justru mewariskan fondasi ekonomi yang masih terasa hingga hari ini. Perkebunan dan tambang yang dulu dibangun untuk melayani pasar dunia tetap menjadi tulang punggung ekspor nasional, sementara ketimpangan agraria dan struktur kepemilikan lahan masih membayangi pembangunan ekonomi nasional.

Pusat-Pusat Perkebunan dan Pertambangan Kolonial Masih Aktif hingga Kini

Daerah-daerah yang dulu menjadi episentrum kapitalisme kolonial masih memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia:

Sumatra Timur, Priangan, dan Jawa Timur tetap menjadi sentra perkebunan (sawit, teh, karet, tebu).
Bangka-Belitung dan Kalimantan masih menjadi pusat tambang timah, batubara, dan emas.
Pangkalan Brandan dan Balikpapan, yang menjadi tempat lahir industri minyak kolonial, kini menjadi kawasan vital migas nasional.

Sebagian besar infrastruktur, jalur distribusi, dan pola pemukiman yang berkembang di wilayah-wilayah ini masih mengikuti warisan tata ruang kolonial. Bahkan, beberapa pabrik gula dan rel lori zaman Belanda masih digunakan hingga kini.

Struktur Kepemilikan Lahan dan Kontrol Produksi Tetap Timpang

Salah satu warisan paling nyata dari ekonomi kolonial adalah ketimpangan kepemilikan lahan dan kendali atas produksi:

Sebagian besar lahan produktif di Indonesia masih dikuasai oleh korporasi besar, BUMN, dan swasta nasional-internasional, yang melanjutkan model konsesi besar ala kolonial.
Petani kecil dan masyarakat adat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh akses lahan dan legalitas hak milik.
Konflik agraria antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan dan tambang masih terjadi secara luas, terutama di Kalimantan, Sumatra, dan Papua.

Upaya reformasi agraria sejak masa pascakemerdekaan hingga Orde Reformasi terus menghadapi hambatan struktural yang berakar dari hukum, tata ruang, dan relasi kuasa kolonial yang belum sepenuhnya berubah.

Jejak Model Industri Ekstraktif dalam Perencanaan Ekonomi Nasional Pascakolonial

Model pembangunan ekonomi Indonesia pascakolonial, terutama sejak Orde Baru, menunjukkan banyak kemiripan dengan sistem ekonomi kolonial, yaitu:

Penekanan pada ekspor komoditas mentah (seperti sawit, batubara, minyak, dan nikel) alih-alih industrialisasi berbasis rakyat.
Ketergantungan pada modal asing untuk pembangunan infrastruktur, energi, dan eksplorasi sumber daya alam.
Perpetuasi sistem ekonomi ekstraktif yang berorientasi keluar, dengan nilai tambah tetap dinikmati oleh pihak luar.

Pola ini menciptakan pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan, di mana surplus nasional meningkat, tetapi kesenjangan sosial tetap tinggi. Sebagaimana di masa kolonial, rakyat masih banyak yang menjadi penyedia tenaga murah dan hidup di pinggiran struktur kekayaan nasional.

Warisan kolonial bukan hanya tercermin dalam bangunan tua dan nama-nama perkebunan, tetapi lebih dalam—ia hidup dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia hari ini. Sistem ekonomi liberal kolonial yang terbentuk sejak 1870 menciptakan fondasi eksploitatif yang melahirkan ketimpangan struktural, peminggiran masyarakat adat, dan kerusakan lingkungan yang belum sepenuhnya dituntaskan. Tantangan bagi Indonesia modern bukan hanya untuk tumbuh secara ekonomi, tetapi untuk membongkar logika kolonial dalam tubuh kebijakan pembangunan, dan menggantinya dengan sistem yang adil, berkelanjutan, dan berdaulat.